Menlu RI Galang Usaha Selesaikan Konflik di Myanmar

Oleh: Sajadi, Wartawan Kantor Berita MINA

Dalam sepekan ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan sejumlah Menlu untuk membahas  isu Myanmar.

Retno menyatakan, Indonesia akan terus berupaya dan berkontribusi secara konstruktif dalam penyelesaian konflik politik di Myanmar, menyusul kudeta yang dilakukan militer negara tersebut pada 1 Februari 2021.

Pada Selasa (16/2) Retno mengatakan telah berkomunikasi melalui kunjungan langsung maupun  melalui sambungan telepon dengan para Menlu ASEAN, Amerika Serikat, China, India, Australia, Jepang, Inggris, Utusan Khusus Sekjen PBB mengenai isu tersebut.

“Banyak negara telah menyampaikan keprihatinannya, termasuk Indonesia,” kata Retno dalam keterangan persnya.

Namun, lanjut Retno, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dapat dilakukan Indonesia dan ASEAN, terutama untuk membantu Myanmar keluar dari situasi yang rumit tersebut.

“Prinsip-prinsip yang kita pahami untuk membantu Myanmar, yaitu tetap menghormati prinsip non-interference, mengutamakan constructive engagement, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, serta membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua stakeholders atau transisi demokrasi secara inklusif,” ujarnya.

Selain berkomunikasi dengan sambungan telepon, Menlu RI juga melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam dan Singapura pada pekan ini untuk membahas penyelesaian konflik politik di Myanmar.

“Sultan Brunei saat menerima kunjungan kehormatan saya juga menekankan pentingnya para Menlu ASEAN untuk segera melakukan pertemuan sebagai satu keluarga,” ujar Retno, Rabu (17/2).

Brunei sedang memegang kepemimpinan ASEAN tahun ini.

Sementara itu, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan juga sepakat, ASEAN dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog yang konstruktif dan mengembalikan keadaan normal serta stabilitas di Myanmar.

“Kedua Menlu menyatakan dukungan kuat agar Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Informal yang diusulkan tentang Myanmar diadakan secepat mungkin, untuk memfasilitasi pertukaran pandangan yang konstruktif dan mengidentifikasi kemungkinan jalan ke depan,” demikian pernyataan Kemlu Singapura, Kamis (18/2).

Singapura yang juga investor utama di Myanmar prihatin dengan bentrokan kekerasan pada protes damai, penangkapan pegawai negeri, pemadaman internet, hingga penempatan pasukan dan kendaraan lapis baja di jalan-jalan kota.

Militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis dan menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, politikus dari partai pemenang pemilu yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta sejumlah aktivis pro demokrasi dan HAM Myanmar. Regime militer kembali berkuasa.

Tidak lama setelah kudeta, militer memberlakukan status darurat selama satu tahun yang menempatkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Myanmar berada di bawah kendali pimpinan tertinggi, Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing.

Dua hari setelah kudeta, kepolisian Myanmar resmi menangkap Suu Kyi atas tuduhan impor alat komunikasi ilegal, sementara Presiden Myint ditangkap karena dianggap melanggar Undang-Undang Tata Kelola Bencana.

Berbagai tindakan tersebut mendorong warga Myanmar untuk turun ke jalan-jalan dan melakukan unjuk rasa damai.

Ribuan warga, mulai dari kelompok buruh, pegawai negeri sipil, tenaga kesehatan, mahasiswa, dan aktivis muda menggelar aksi damai menentang kudeta militer serta menuntut otoritas setempat mengembalikan kekuasaan ke pemerintah yang terpilih secara demokratis.

Demonstrasi terus berlangsung dan telah mencapai hari ke 14 pada Sabtu (20/2) ini.

Dari luar negeri, Junta militer Myanmar juga terus menuai kecaman terutama dari komunitas internasional karena kudeta yang menciderai demokasi dan tanggapan kerasnya terhadap aksi unjuk rasa, bahkan hingga ada demonstran yang meninggal. (A/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)