Menlu RI Sampaikan Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN

Jakarta, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan prioritas-prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (30/1).

Menlu RI mengatakan, Indonesia mulai memegang keketuaan ASEAN sejak Januari 2023 dengan mengangkat tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

“Terdapat dua elemen besar dalam tema tersebut,” kata Retno dalam kesempatan itu.

Elemen pertama adalah ASEAN Matters, ini kaitannya dengan menjadikan ASEAN tetap relevan dan penting bagi masyarakat ASEAN dan dunia, memastikan ASEAN tetap memainkan peran sentral dan menjadi motor dalam mewujudkan perdamaian serta stabilitas di kawasan.

“Untuk itu diperlukan kesatuan ASEAN serta memperkokoh kapasitas dan efektivitas kerja ASEAN agar mampu menghadapi tantangan masa depan hingga tahun 2045 dan beyond,” tegas Menlu RI.

Elemen kedua, lanjut Retno adalah Epicentrum of Growth, ini kaitannya dengan mempertahankan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan kawasan dan dunia.

Dalam hal ini, keketuaan Indonesia akan bekerja keras memastikan resiliensi ekonomi ASEAN terjaga, sehingga ASEAN tetap menjadi episentrum pertumbuhan.

Menurut Retno, ada berapa bidang yang akan diperkuat antara lain adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan dan kerja sama keuangan.

“Keketuaan Indonesia juga akan mendorong implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pasifik sehingga dapat menghasilkan kerja sama yang konkrit,” tambahnya.

Retno menegaskan, potensi ekonomi indo-pasifik sangat besar, jadi tidak hanya dilihat dari kacamata keamanan yang akhirnya hanya akan menghasilkan rivalitas.

Untuk mendorong kerjasama konkrit di kawasan indo-pasifik, kata Retno, keketuaan Indonesia akan menyelenggarakan berbagai event, antara lain terkait ekonomi kreatif, ekonomi digital dan infrastruktur forum.

Masalah Myanmar

Sementara mengenai Myanmar, Retno mengatakan, mengharapkan krisis politik Myanmar selesai tuntas dalam satu tahun ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi.

“Kita tahu persis sejarah Myanmar, kompleksitas yang dihadapi Myanmar sehingga mengharapkan bahwa semua selesai pada tahun ini merupakan hal yang tidak mungkin terjadi,” jelasnya.

Menlu Retno menegaskan, implementasi penuh Lima Poin Kesepakatan (5PC),Peace Building, dan Nation Building memerlukan waktu dan proses yang panjang.

“Tetapi perjalanan yang panjang akan dapat diselesaikan jika kita mengambil langkah maju bukan langkah mundur. Langkah maju inilah yang diharapkan dapat diambil terutama oleh Junta militer,” ujar Retno. (L/RE1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)