Menlu RI Tunda Kunjungan ke Myanmar

Foto: Kemlu RI

Jakarta, MINA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi membuka opsi melakukan kunjungan ke Naypyidaw, Myanmar untuk mencari solusi di tingkat kawasan dalam hal ini ASEAN.

Namun, hal tersebut belum bisa terlaksana karena mempertimbangkan perkembangan situasi di Myanmar.

“Dengan melihat berbagai perkembangan yang ada saat ini dan setelah berkonsultasi dengan sejumlah negara ASEAN lainnya, saat ini bukan merupakan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ke Myanmar,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam taklimat media daring, Rabu (24/2).

Walaupun begitu, Faiza menekankan, Indonesia terus berkomitmen untuk berkontribusi dan terus berkomunikasi dengan semua pihak di Myanmar.

“Indonesia akan terus melakukan konsultasi dengan negara ASEAN lainnya mengenai setiap perkembangan yang ada,” jelasnya.

Sebelumnya, Kemlu RI membantah pemberitaan terkait dengan rencana aksi Indonesia untuk mendukung dilakukannya kembali Pemilu di Myanmar.

Faiza menegaskan posisi nasional Indonesia tidak berubah yaitu meminta pihak junta untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog.

Perselisihan Pemilu perlu diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia sebagaimana berlaku pada negara demokrasi.

“Saya membantah adanya rencana aksi. Saat ini adalah kesempatan untuk menyamakan persepsi untuk mengumpulkan pandangan dari para menteri Asean lainnya sebelum satu pertemuan spesial dapat dilaksanakan,” katanya, Selasa (23/2).

Ia menjelaskan, Menlu RI secara aktif membuka pembicaraan mengenai Myanmar dengan melakukan kunjungan ke negara Ketua ASEAN tahun ini, Brunei Darussalam yang dilanjutkan ke Singapura.

Dalam kunjungan tersebut, Menlu hanya menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mendorong diadakannya pertemuan khusus Menlu se-ASEAN untuk membahas Myanmar.

“Terlalu dini apabila dalam artikel tersebut sudah ada rencana aksi yang menyebutkan seakan-akan Indonesia) mendukung proses pemilu di Myanmar. Itu sama sekali bukan posisi Indonesia,” tegasnya. (L/RE1/RI-1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)