Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muhammadiyah Gelar Diskusi Publik Rencana “Aksi Kembali Ke Laut”

kurnia - Selasa, 28 Maret 2017 - 04:20 WIB

Selasa, 28 Maret 2017 - 04:20 WIB

430 Views ㅤ

Focus Group Discussion (FGD) Muhammadiyah Gelar Diskusi Publik dan Rencana Aksi (Foto: MINA)

 

Jakarta, 28 Jumadil Akhir 1348/27 Maret 2017 (MINA) – Divisi Advokasi Buruh Tani Nelayan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pada Senin (27/3) menggelar diskusi publik yang dihadiri perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia dan rencana aksi Focus Group Discussion (FGD) “ Aksi Kembali ke Laut”.

Pimpinan Divisi Advokasi itu, Rusdianto Samawa, mengatakan dalam pertemuan di kator Pengurus Pusat Muhammadiyah Jakarta itu, tujuan diadakan acara ini, untuk mendengarkan keluhan nelayan dan mempersiapkan upaya pengajuan gugatan judicial review.

Ia mengatakan, perlu upaya lain yang harus tempuh demi membela nelayan yang dianggap telah dibatasi maupun dimatikan untuk melaut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.Selama ini kebijakan Susi yang sangat merugikan nelayan dan dampak yang terjadi di sektor ekonomi dan sosial,” kata Rusdianto.

Baca Juga: Guru Tak Tergantikan oleh Teknologi, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Tekankan Peningkatan Kompetensi dan Nilai Budaya

“Padahal dengan adanya potensi perikanan tangkap di Indonesia sangat besar seharusnya Susi lebih meningkatkan kinerjanya, tanpa harus membunuh hak hidup, hak melaut dan hak menangkap ikan oleh nelayan”. ujar Rusdianto selanjutnya.

Ia menambahkan Susi yang melarang sekitar 17 alat tangkap nelayan apalagi modus adanya program relokasi nelayan yang tidak sesuai wilayah dan tempat nelayan menangkap ikan.

“Seharusnya Susi bisa memberikan pertimbangan terhadap perikanan sehingga bisa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, dan nelayan juga bisa berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Namun kontribusi perikanan tangkap dan nelayan tidak dihargai oleh Susi,” kata Rusdianto.

Lebih jauh Ia mengatakan, melemahnya perikanan tangkap dan ambruknya nelayan Indonesia, ketika Susi Pudjiastuti memaksa kebijakannya sehingga nelayan alami ketertindasan oleh negara sendiri.

Baca Juga: Imaam Yakhsyallah Mansur: Ilmu Senjata Terkuat Bebaskan Al-Aqsa

“Apalagi ada program yang cenderung memaksa, seperti program relokasi yang mereka anggap bersih dan berhasil ini ada terjadi bancana anggaran negara. Apalagi KKP sendiri kali ini rupanya merampok nelayan dan para UMKM perikanan,” tambah Rusdianto.

Pasalnya setelah kinerja Susi anjlok dan gagal membawa perikanan lebih baik. Maka satu-satunya cara merampok nelayan melalui berbagai modus kebijakan yang mengatasnamakan negara.

“Kami lakukan pertemuan dengan seluruh stakeholders nelayan dan perikanan tangkap yang berdampak dari kebijakan Susi Pudjiastuti. Sudah layak di evaluasi kinerjanya Susi Pudjiastuti. Karena ambruknya usaha perikanan di Indonesia dari segala aspek dan mendengarkan nelayan kembali melaut,” tegas Rusdianto. (L/R03/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Kunjungi Rasil, Radio Nurul Iman Yaman Bahas Pengelolaan Radio

 

 

Baca Juga: Transaksi Judi Online di Indonesia Mencapai Rp900 Triliun! Pemerintah Siap Perangi dengan Semua Kekuatan

Rekomendasi untuk Anda

Palestina
Indonesia
Pendidikan dan IPTEK
Indonesia
Indonesia