Muslim Di Assam India Cemas Dengan Pendaftaran Ulang Sebagai Warga

Oleh: Zeenat Saberin, Wartawan Al-Jazeera

India akan menerbitkan draf pertama daftar warga Assam, negara bagian timur laut, setelah melakukan perdebatan terkadang dengan kekerasan selama beberapa dekade , karena imigrasi dari negara tetangga, Bangladesh.

Daftar draf, yang akan diterbitkan pada Ahad (31/12) tengah malam, akhirnya akan dimasukkan ke dalam National Register of Citizens (NRC) setelah dilakukan sensus untuk pertama kalinya sejak 1951.

Pemerintah mengklaim, daftar ini akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeportasi imigran illegal. Namun para aktivis memperingatkan bahwa ratusan ribu umat Islam di Assam dapat dianggap tidak memiliki kewarganegaraan dalam prosesnya.

“Pejabat yang terkait dengan proyek NRC mengunjungi banyak rumah di desa kami tapi melompati rumah kami, saya takut keluarga saya tidak masuk daftar, saya adalah warga negara India, ayah saya mengajar di sebuah sekolah di sini, kakek saya memiliki kartu identitas pemilih nasional juga, tapi saya masih ketakutan, “Hussein Ahmed Madani berusia 25 tahun, yang tinggal di Baladmari Char desa terpencil Assam mengatakan kepada Al-Jazeera.

“Saya telah melihat banyak orang di desa yang kembali setelah berdebat panjang di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dibenarkan setelah bertempur lama untuk membuktikan kewarganegaraan mereka.Tetapi ada suasana ketakutan di desa, di komunitas kami di sini. Siapa yang tahu siapa yang akan dilempar keluar sebagai orang Bangladesh,” ujarnya.

Bermusuhan Terhadap Umat Islam

Sejak partisi negara itu pada 1947, Assam diguncang oleh protes atas imigrasi ilegal dari seberang perbatasan sungai berpori dengan Bangladesh, meningkatkan ketegangan sektarian dan kerusuhan antara penduduk asli negara dan para migran Muslim berbahasa Bengali.

Pada Februari 1983, lebih dari 2.000 Muslim berbahasa Bengali, yang diduga merupakan imigran ilegal, terbunuh di Nellie di Assam tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan Muslim berbahasa Bengali dilempar ke dalam kamp penahanan di Assam.

Terdiri dari sekitar 40 persen populasi negara bagian, umat Islam terus melawan atas sebutan penyusup di tengah retorika yang begitu ketat, banyak yang cemas dengan daftar warga Negara.

“Jika ini daftar yang bebas dan adil, tidak ada nama warga asli yang akan dijatuhkan. Tetapi yang melaksanakan daftar itu secara langsung atau tidak langsung berada di bawah pemerintahan sayap kanan BJP (Bharatiya Janata Party), yang bersikap bermusuhan terhadap umat Islam,” Aman Wadud, seorang pengacara hak di ibukota negara bagian Guwahati mengatakan kepada Al Jazeera.

“Ini adalah pemerintahan yang sama yang naik ke kekuasaan memuntahkan racun melawan Muslim, menuduh bahwa 35 daerah pemilihan didominasi oleh orang-orang Muslim Bangladesh. Rakyat khawatir pemerintah ini dapat mencoba memanipulasi daftar dan menjatuhkan warga negara yang sah dari daftar yang diperbarui,” ujarnya.

Untuk membuat daftar tersebut, warga Assam harus memberikan dokumen yang membuktikan bahwa mereka atau keluarga mereka tinggal di negara tersebut sebelum tanggal 24 Maret 1971 – sebuah tanggal yang menjelaskan migrasi orang-orang dari seluruh Bangladesh (kemudian Pakistan Timur) yang melarikan diri dari penganiayaan selama 1965 Konflik India-Pakistan, namun tidak termasuk orang-orang yang tiba selama dan setelah perang 1971 yang menyebabkan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan.

Persaingan Untuk Pekerjaan

Upamanyu Hazarika, yang mendirikan kelompok anti-imigrasi Prabayan Virkhi Manch, mengatakan, orang luar mengancam budaya negara dan menikung sumber daya, seperti tanah dan pekerjaan.

“Dengan menjadi Muslim, mereka menjadi bagian dari populasi Muslim yang lebih besar dan kepentingan mereka dilegitimasi, yang menghadap fakta bahwa mereka orang asing,” kata Hazarika.

“Dua puluh sampai 25 persen dari populasi negara adalah imigran ilegal, mereka mengambil pekerjaan kita, pekerjaan penduduk asli, dan berkerumun ke wilayah Assam yang lebih rendah dalam jumlah besar dan mengusir suku-suku asli kita. Kita menjadi pengungsi di tanah air kita sendiri,” ungkapnya.

Pemerintah India mengatakan, menerapkan rencana pengelolaan perbatasan bersamaan dengan Bangladesh, namun pemerintah Bangladesh menolak membahas deportasi migran dengan pejabat India. Kedua negara berbagi perbatasan lebih dari 4.000 kilometer.

Pemerintah BJP mengatakan, ada sekitar 20 juta imigran Bangladesh di India, meskipun angka ini diperdebatkan.

Pelepasan NRC terjadi setelah sensus pertama di lebih dari setengah abad. BJP mengatakan, ini adalah proyek nasionalis untuk mengidentifikasi imigran dan menggagalkan desain perubahan demografis di negara bagian.

“Perubahan demografis di Assam karena imigrasi ilegal orang Bangladesh mengkhawatirkan sejauh banyak distrik menjadi daerah berpenduduk mayoritas Muslim,” juru bicara BJP Sudhanshu Mittal mengatakan.

“Daftar NRC ini adalah langkah menuju identifikasi dan isolasi elemen tersebut,” tuturnya.

Namun, Wadud mengatakan, “Bagaimanapun negara tersebut membuat sangat sulit bagi umat Islam untuk membuktikan kewarganegaraan India mereka. ”

“Warga India dicap sebagai orang asing, dilecehkan dan ditargetkan,” ujarnya.

“Tapi ini bukan hal baru pembantaian melawan Muslim yang dicap sebagai orang Bangladesh di Assam bersifat siklik, ada bentuk baru dari segregasi (pemisahan golongan) yang tumbuh.” (AT/R05/P1)

(Sumber: Al-Jazeera)

 

Mi’raj News Agency (MINA)