Negara-Negara Barat Kutuk Cina di PBB karena Aniaya Muslim Uighur

New York, MINA – Hampir dua lusin negara telah menuntut Cina untuk menghentikan penganiayaan dan penahanan massal etnis Uighur di wilayah Xinjiang.

Ini adalah langkah bersama pertama dalam masalah tersebut di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, menurut para diplomat dan sepucuk surat yang dilihat oleh Reuters.

Pakar dan aktivis PBB mengatakan, setidaknya 1 juta warga Uighur dan Muslim lainnya ditahan di pusat-pusat penahanan di wilayah barat yang terpencil. Cina menggambarkan pusat tersebut sebagai pusat pelatihan yang membantu memberantas ekstremisme dan memberi orang keterampilan baru. Demikian Daily Sabah melaporkan, Rabu (10/7).

Surat yang belum pernah dikirim sebelumnya kepada presiden forum, tertanggal 8 Juli, ditandatangani oleh duta besar dari 22 negara. Australia, Kanada, dan Jepang ada di antara mereka, bersama dengan negara-negara Eropa termasuk Inggris, Perancis, Jerman dan Swiss. Amerika Serikat tidak ikut serta karena sudah keluar dari forum tersebut setahun yang lalu.

Itu tidak memenuhi pernyataan resmi yang seharusnya dibacakan di Dewan atau resolusi yang diajukan untuk pemungutan suara, seperti yang diminta oleh para aktivis. Para diplomat mengatakan, ini karena kekhawatiran para pemerintah akan potensi reaksi politik dan ekonomi dari Cina.

“Ini adalah tanggapan kolektif pertama terhadap masalah Xinjiang,” kata seorang diplomat Barat kepada Reuters, Rabu. “Gagasan resolusi tidak pernah terjadi.”

Diplomat lain mengatakan, “Ini adalah langkah formal karena akan diterbitkan sebagai dokumen resmi Dewan … Itu adalah sinyal.”

Surat itu menyuarakan keprihatinan atas laporan penahanan tidak sah warga Uighur di “tempat penahanan berskala besar, serta pengawasan dan pembatasan yang meluas, khususnya yang menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.”

Surat ini dengan tajam mengutip kewajiban Cina sebagai anggota dari forum negara yang beranggotakan 47 negara untuk mempertahankan standar tertinggi.

“Kami menyerukan Cina untuk menegakkan hukum nasional dan kewajiban internasionalnya untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan di Xinjiang dan di seluruh Cina,” kata surat itu.

“Kami juga menyerukan Cina untuk menghentikan tindakan penahanan sewenang-wenang dan pembatasan kebebasan bergerak warga Uighur, dan komunitas Muslim dan minoritas lainnya di Xinjiang.”

Surat itu mendesak Cina untuk mengizinkan para pakar independen internasional, termasuk Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mendapat”akses berarti” ke Xinjiang.

Bachelet, seorang mantan presiden Chili, telah mendorong Cina agar memberikan PBB akses untuk menyelidiki laporan penghilangan dan penahanan sewenang-wenang, khususnya bagi Muslim di Xinjiang.

Duta Besar Cina untuk PBB di Jenewa mengatakan bulan lalu dia berharap bisa menerima permintaan Bachelet. Seorang juru bicara PBB mengatakan pada saat itu bahwa perjalanan itu, termasuk “akses penuh ke Xinjiang,” sedang dibahas. (T/R11/RI-)

Mi’raj News Agency (MINA)