Sebanyak 50 Negara Kutuk Pelanggaran HAM di Xinjiang

New York, MINA – Sebanyak 50 negara meminta China untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusia (HAM) internasionalnya, dalam pernyataan bersama yang dibacakan dalam debat PBB yang mengutuk pelanggaran terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.

Pernyataan yang dibacakan oleh Kanada dalam debat komite hak asasi manusia Majelis Umum PBB pada Senin (31/11) itu, menyatakan keprihatinan bahwa China menolak untuk membahas laporan Kantor HAM PBB yang menemukan, perlakuan terhadap Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang mungkin merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan”.

Laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) telah membuat “kontribusi penting terhadap bukti pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan sistematis di Tiongkok”, menurut pernyataan bersama.

“Mengingat beratnya penilaian OHCHR, kami khawatir China sejauh ini menolak untuk membahas temuannya,” tambah pernyataan itu.

Pelanggaran di Xinjiang yang dicatat dalam pernyataan bersama termasuk penahanan massal, pengawasan berdasarkan etnis dan agama, pembatasan identitas budaya serta praktik keagamaan, penghancuran masjid dan tempat suci, penghilangan paksa, kerja paksa, pemisahan keluarga, dan aborsi paksa serta sterilisasi.

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis seperti itu tidak dapat dibenarkan atas dasar kontraterorisme,” kata negara-negara tersebut dalam pernyataan mereka.

China harus sepenuhnya menerapkan rekomendasi dalam laporan OHCHR, tambah pernyataan itu, termasuk pembebasan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan juga mengklarifikasi lokasi mereka yang masih hilang serta memfasilitasi kontak dengan keluarga.

Dai Bing, Kuasa Usaha Misi Permanen China untuk PBB, menggambarkan keprihatinan yang diungkapkan atas situasi hak asasi manusia di Xinjiang sebagai “hype” Barat yang dirancang untuk “menahan” China.

“Xinjiang hanyalah fasad, di baliknya terletak niat mereka yang sebenarnya, yaitu menggunakan Xinjiang untuk menahan China dan mempertahankan hegemoni mereka,” kata Dai, menurut organisasi media pemerintah China Central Television (CCTV).

“Hari ini, China-lah yang menjadi sasaran kritik hukuman mereka. Besok, itu akan menjadi negara berkembang lain yang ditargetkan oleh mereka, ”katanya. (T/RE1/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)