Organisasi HAM: Ribuan Warga Gaza Tidak Miliki Kartu Identitas

Gaza, MINA – Organisasi Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania mengungkapkan, ribuan warga Palestina di Jalur Gaza yang diblokade telah dirampas dokumen identitasnya, dan akibatnya, beberapa hak dasar tak ada lagi, terutama hak untuk kebebasan bergerak.

Dalam laporan berjudul The Gaza Strip: Undocumented Citizens, Euro-Med menyatakan, mereka yang tidak memiliki kartu identitas di Gaza memasuki jalur tersebut baik sebelum tahun 2000 dengan izin kunjungan sementara yang dikeluarkan Israel, atau setelah tahun 2000 selama periode ketika tembok perbatasan antara Mesir dan Gaza dilanggar, atau melalui terowongan bawah tanah yang menghubungkan Mesir dan Gaza sebelum 2014, MEMO melaporkan, Senin (29/3).

Laporan tersebut memaparkan kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang tidak memiliki Kartu Identitas, karena banyak dari mereka kehilangan nyawa akibat penyakit kronis dan parah setelah dilarang bepergian untuk perawatan di luar Palestina.

Dalam hal belajar dan bekerja di luar negeri, orang yang tidak memiliki identitas tidak dapat bepergian untuk pendidikan atau bekerja karena mereka tidak dapat memperoleh paspor. Demikian pula, mereka tidak dapat bertemu keluarga mereka jika mereka tinggal di luar negeri, membuat banyak keluarga tidak bisa bersatu.

Laporan tersebut menunjukkan masalah ini diperburuk ketika dikombinasikan dengan ketidakberdayaan pejabat yang terus berlanjut untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan ini, terutama karena telah berhenti selama bertahun-tahun.

Tim Euro-Med Monitor mewawancarai Zahra Abu Alwan, 75, yang meninggalkan Jalur Gaza bersama suaminya sebelum pendudukan Israel di jalur itu pada tahun 1967. Mereka tidak mendapatkan kartu identitas karena mereka tidak hadir saat sensus Israel.

“Kami kembali ke Gaza pada tahun 2000 dengan izin pengunjung,” Abu Alwan menjelaskan.

“Sejak tahun 2000, kami tidak memiliki KTP. Saya memiliki seorang putra yang tinggal di luar negeri, dan saya tidak dapat bertemu dengannya selama lebih dari 20 tahun karena saya tidak dapat meninggalkan Gaza,” ujarnya.

“Suami saya mengalami gangguan keseimbangan akibat komplikasi diabetes. Dia menderita untuk waktu yang lama. Kami pergi ke banyak dokter di Gaza, tetapi tidak ada yang dapat menemukan pengobatan yang tepat. Kami sangat membutuhkan untuk memindahkannya agar perawatan ke luar negeri, tetapi kami tidak bisa karena tidak memiliki Identitas,” tambahnya.

Juru bicara Euro-Med Monitor di Palestina, Nada Nabil, menegaskan, Israel sebagai kekuatan pendudukan, wajib menghormati hukum internasional dalam semua urusannya dengan penduduk Palestina dan mengakhiri kebijakannya yang menolak memberikan mereka kartu identitas. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)