Doha, MINA – Organisasi hak asasi manusia, wartawan dan media internasional mengecam keputusan Israel menutup operasi media Al Jazeera di Al-Quds (Yerusalem).
Kemarahan kelompok HAM dan media muncul setelah Menteri Komunikasi Israel Ayoub Kara pada hari Ahad (6/8) mengancam untuk menutup kantor Al Jazeera di Al-Quds dan mencabut surat kepercayaan pers para wartawannya di sana.
“Al Jazeera mencela keputusan ini yang dibuat oleh sebuah negara yang mengklaim sebagai ‘satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah’,” kata Al Jazeera dalam sebuah pernyataan.
Kantor berita yang bermarkas di Doha itu menambahkan bahwa alasan Menteri Komunikasi Israel yang membenarkan tindakan tersebut adalah “aneh dan bias”.
Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah
Komite untuk Melindungi Wartawan mengatakan bahwa Israel harus meninggalkan “rencana tidak demokratis” itu dan mengizinkan Al Jazeera dan semua jurnalis untuk bebas melapor wilayah Israel dan yang didudukinya.
“Menyensor Al Jazeera atau menutup kantornya tidak akan membawa stabilitas ke kawasan ini, tapi akan menempatkan Israel sebagai musuh kebebasan pers yang paling parah di kawasan ini,” kata Sherif Mansour, koordinator program Al Jazeera di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Asosiasi Hak Sipil Israel juga mengecam apa yang digambarkannya sebagai “deklarasi perang” oleh Perdana Menteri dan Menteri Komunikasi Israel.
Direktur kantor pers pemerintah Israel yang menerbitkan surat kepercayaan pers kepada wartawan mengatakan, pihaknya tidak akan mendistribusikan kartu pers jika mereka yakin akan membahayakan keamanan negara. (T/RI-1/RS2)
Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)