Aljazair, MINA – Deputi di Majelis Rakyat Nasional (Parlemen) Aljazair, Selasa (17/5), mempresentasikan “Rancangan Undang-undang untuk mengkriminalisasi normalisasi dengan Israel, yang mencakup ketentuan yang melarang perjalanan atau kontak langsung atau tidak langsung dengan Tel Aviv.”
Anadolu Agency mengutip perwakilan dari Gerakan Masyarakat Damai, Youssef Ajisa, bahwa dia “mengajukan, atas nama blok parlementer partainya (65 dari 462), RUU kepada ketua parlemen.”
Ajisa mengatakan, “kelompoknya telah berusaha mengajak kelompok lain untuk mendukung rancangan tersebut, tetapi tidak mendapat tanggapan, sehingga mengambil inisiatif untuk mengajukan sendiri.” Quds Press melaporkan.
RUU tersebut diajukan pada parlemen sebelumnya pada Januari 2021, bekerja sama dengan blok parlemen lainnya. Namun pembubaran parlemen oleh Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mejadikan RUU tersebut tertunda.
Baca Juga: Walid Barakat Bebas Setelah 42 Tahun di Penjara Suriah
Rancangan undang-undang tersebut bertujuan untuk mengkriminalisasi normalisasi dengan entitas Zionis, dan untuk mencegah kontak atau pembentukan hubungan apa pun dan pada tingkat apa pun dengan entitas Zionis melalui cara langsung atau tidak langsung.
Proses tahap kedua berikutnya di parlemen adalah menyampaikannya ke pimpinan Parlemen, berikutnya mengajukan ke pemerintah untuk dipelajari dan kemudian mengembalikannya ke Parlemen untuk dibahas dan disahkan.
RUU harus disetujui oleh mayoritas sederhana (50% + 1) dari anggota Majelis Nasional Rakyat (Kamar Pertama Parlemen), kemudian dirujuk ke Kamar Kedua (Majelis Nasional) untuk memberikan suara dengan cara yang sama sebelum menjadi Undang-Undang. (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Utusan PBB Peringatkan Pengungsi Tidak Kembali Dulu ke Suriah
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur