Washington, MINA – Kelompok bipartisan anggota parlemen Amerika Serikat mengeluhkan sikap pemerintahan Presiden Donald Trump yang mendiamkan dan tidak menanggapi pelanggaran hak asasi yang dilakukan Cina terhadap Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang.
Mereka menyebut tanggapan pemerintah terhadap pelanggaran hak terhadap minoritas Muslim Cina tidak memadai beberapa bulan setelah mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi.
“Masalah ini lebih besar dari sekedar Cina. Ini adalah tentang menunjukkan kepada orang-orang kuat secara global bahwa dunia akan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka,” tulis anggota parlemen dalam sebuah surat kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Senin (4/3), seperi dilaporkan Arab News.
Kelompok ini dipimpin oleh Eliot Engel, ketua Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri dan termasuk Perwakilan anggota partai Republik Ted Yoho.
Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan
Surat itu mengatakan Pompeo telah menulis kepada komite pada 28 September yang mengatakan departemennya sedang menyelidiki permintaan sanksi bagi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan kontrol atas ekspor teknologi yang memfasilitasi penahanan massal dan pengawasan etnis minoritas di wilayah Xinjiang.
“Lebih dari empat bulan kemudian, tampaknya Pemerintah tidak melakukan tindakan yang berarti, dan kami menulis hari ini dengan perasaan urgensi yang diperbarui pada masalah serius ini,” kata surat itu, yang juga ditandatangani oleh Brad Sherman, ketua Partai Demokrat. subkomite untuk Asia dan Pasifik dan Chris Smith, anggota Republik dari subkomite tentang hak asasi manusia.
Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Sam Brownback, mengatakan kepada wartawan bahwa masalah itu “sedang dibahas secara menyeluruh dalam pemerintahan,” tetapi ia tidak memiliki langkah-langkah baru yang bisa diumumkan.
Brownback berbicara di sebuah acara Capitol Hill untuk menandai pembentukan Koalisi untuk Memajukan Kebebasan Beragama di Tiongkok, sebuah kelompok multiagama yang terdiri dari lebih dari selusin organisasi agama dan hak asasi yang dibentuk untuk berkampanye menentang penganiayaan terhadap kelompok minoritas Muslim.
Baca Juga: Parlemen Brasil Keluarkan Laporan Dokumentasi Genosida di Gaza
Para pejabat AS mengatakan tahun lalu pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan sanksi yang menargetkan perusahaan dan pejabat yang terkait dengan tindakan keras Cina terhadap Muslim minoritas, termasuk Sekretaris Partai Komunis untuk Xinjiang, Chen Quanguo, anggota politbiro yang merupakan komite paling berkuasa dalam kepemimpinan Cina. (T/R11/RS2)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Bank dan Toko-Toko di Damaskus sudah Kembali Buka