Parlemen Irak. (Foto: dok. Iraqi News)
Baghdad, MINA – Pemerintah Irak tidak berusaha menciptakan blokade ekonomi di wilayah Kurdistan, juru bicara parlemen di Baghdad pada Selasa mengatakannya setelah membuat kebijakan atas referendum di wilayah Kurdi.
Di hari itu, parlemen Irak mengeluarkan keputusan mengikat yang melarang transaksi keuangan dengan Wilayah Kurdistan. Demikian Iraqi News memberitakan yang dikutip MINA.
“Kami sangat ingin memastikan bahwa keputusan tersebut tidak mempengaruhi rakyat kita di Kurdistan,” kata Salim Al-Jubouri dalam pernyataan pers di gedung parlemen. “Tidak akan ada blokade keuangan untuk Kurdistan.”
Pekan lalu, Komisi Pemilihan Kurdistan mengumumkan, 92% pemilih telah mendukung kemerdekaan dari Irak sesuai hasil pemungutan suara.
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
Pemerintah Baghdad menolak pemungutan suara tersebut dan menyebutnya “inkonstitusional”. Baghdad juga bersedia bernegosiasi dengan pemerintah Kurdi di Erbil di masa depan mengenai masalah yang diperselisihkan.
Pemerintah Baghdad dan Erbil telah memperdebatkan kedaulatan atas sejumlah provinsi dan distribusi pendapatan minyak dari ladang minyak yang berada di dalam wilayah Kurdistan. (T/RI-1/RS3)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur