Parlemen Tunisia: Penolakan Kami Terhadap Normalisasi Tidak Terbantahkan

Ketua Parlemen Tunisia Rached Ghannouchi

Tunis, MINA – Ketua Parlemen Tunisia Rached Ghannouchi menegaskan bahwa perjuangan Palestina di Tunisia adalah suci dan  konsensus berlaku di negara itu mengenai penolakan tak terbantahkan atas normalisasi dengan pendudukan Israel.

Pernyataan pemimpin gerakan Ennahda itu muncul dalam wawancara dengan saluran TV Al Araby, demikian dikutip dari MEMO pada Ahad (17/1).

Atas dukungan Partai Keadilan dan Pembangunan Maroko untuk normalisasi hubungan dengan entitas Zionis, Ghannouchi menegaskan bahwa keputusan partai Islam yang memimpin koalisi pemerintah di Maroko sangat “disayangkan”.

Pada 22 Desember 2020, Maroko dan pendudukan Israel menandatangani empat perjanjian di ibu kota, Rabat, di sela-sela penandatanganan perjanjian normalisasi antara kedua belah pihak, di bawah naungan AS.

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Maroko, keempat perjanjian tersebut mencakup kerja sama di bidang ekonomi, komersial, dan pariwisata.

Perdana Menteri Maroko Saadeddine Othmani menjadi sasaran kritik terus menerus, setelah menghadiri upacara penandatanganan perjanjian normalisasi dengan Israel.

Othmani sebelumnya membenarkan keputusan Rabat untuk melanjutkan hubungan dengan Tel Aviv, menjelaskan bahwa posisi Maroko dalam masalah Palestina tidak akan berubah atau dipengaruhi oleh keputusan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Pada 10 Desember, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk melanjutkan hubungan terbuka antara Maroko dan pendudukan Israel, disertai dengan pengakuan Washington atas dugaan kedaulatan Rabat atas Sahara Barat.

Maroko adalah satu-satunya negara Maghreb yang saat ini mempertahankan hubungan dengan entitas Zionis setelah Mauritania memutuskan hubungan dengan Tel Aviv pada 2010.

Kerajaan Maroko juga menjadi negara Arab keempat yang menyetujui normalisasi dengan Israel pada tahun 2020, setelah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.

Negara-negara Arab lainnya seperti Mesir dan Yordania terikat oleh dua perjanjian damai dengan Israel masing-masing sejak 1979 dan 1994.

Palestina mengutuk perjanjian yang dimediasi oleh AS tahun lalu dan menganggap langkah ini sebagai pengkhianatan terhadap kondisi lama yang ditetapkan oleh rakyat Palestina, yaitu membuat Israel mematuhi pendirian negara Palestina di wilayah Palestina yang diduduki setelah perang Juni 1967. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)