Tunis, MINA – Partai Islam moderat Tunisia, Ennahda, mendesak Presiden Kais Saied untuk terlibat dalam dialog menghindari krisis politik yang semakin dalam di negara itu.
Sebelumnya Presiden Saied telah membubarkan pemerintahan, Perdana Menteri Hichem Mechichi, membekukan parlemen, dan mengambil alih kekuasaan eksekutif dengan bantuan perdana menteri baru. Demikian dikutip dari MEMO, Ahad (1/8).
Langkah itu ditolak oleh sebagian besar blok parlemen Tunisia, termasuk Ennahda, yang menilai keputusan Saied sebagai “kudeta”.
Ennahda meminta Presiden Tunisia memprioritaskan kepentingan nasional, kembali ke persyaratan legitimasi konstitusional, menghormati hukum dan membuka dialog yang hasilnya berjanji untuk dipatuhi oleh semua peserta.
Baca Juga: Tanggapi Niatan Presiden Macron untuk Akui Palestina, Menlu Shahin: Langkah yang Benar
“Keputusan Saied sebagai serangan mencolok terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak sipil serta pribadi Tunisia, memperingatkan bahwa langkah itu menyeret lembaga-lembaga negara ke dalam konflik dan menghalangi tugas mereka melayani bangsa, ” tulis partai Ennahda dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, Presiden Tunisia Kais Saied menegaskan, tindakannya dimaksudkan untuk menyelamatkan negara, sementara para pengkritiknya menuduhnya mengatur kudeta.
Tunisia dipandang sebagai satu-satunya negara yang berhasil melakukan transisi demokrasi di antara sekelompok negara Arab yang menyaksikan revolusi rakyat menggulingkan rezim yang berkuasa, termasuk Mesir, Libya, dan Yaman. (T/Hju/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: WFP: Pengurangan Bantuan Bebani Perempuan dan Anak-Anak Afghanistan
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur