Pengamat: Presiden Tunisia Niat Kudeta Konstitusi Sejak 2019

Tunis, MINA – Sebuah wawancara lama yang diberikan oleh Presiden Tunisia Kais Saied selama pencalonannya untuk jabatan tersebut, menegaskan niatnya yang telah ditentukan sebelumnya untuk melakukan kudeta terhadap konstitusi.

Hal itu membuktikan bahwa tindakannya baru-baru ini tidak ada hubungannya dengan kinerja parlemen saat ini atau jalan yang ditempuh oleh pemerintah Perdana Menteri Hicham Mechichi, MEMO melaporkan.

Menurut seorang pengamat Tunisia yang berbicara dengan Arabi21, agenda politik Saied menunjukkan bahwa dia sengaja menghalangi pembentukan Mahkamah Konstitusi. Ia “mengganggu roda negara” untuk sampai pada kondisi kebuntuan politik yang akan memberinya alasan untuk menggunakan Pasal 80 Konstitusi, untuk melakukan kudeta terhadap sistem politik. Inilah yang terjadi pada 25 Juli.

Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh surat kabar Acharaa Maroko pada 12 Juli 2019, Saied menyatakan, ia bermaksud menghapuskan pemilihan parlemen dan “mengangkat perwakilan parlemen dari dewan lokal dengan pemilihan.”

Dalam wawancara itu juga dia menekankan, dia akan melawan dukungan domestik atau eksternal kepada masyarakat, menyiratkan bahwa dia ingin mengganggu kerja lembaga masyarakat sipil yang penting untuk demokrasi apa pun. Menurut visinya, partai politik pada akhirnya akan hilang begitu konstitusi baru diberlakukan.

Dia menambahkan bahwa dia akan mengusulkan pembentukan dewan lokal di setiap provinsi, berjumlah 265, dengan setiap provinsi diwakili oleh satu wakil, di mana pemungutan suara dilakukan untuk memilih individu dengan suara mayoritas.

Saied juga menegaskan bahwa dia akan menghapuskan pemilihan parlemen langsung dan bahwa anggota parlemen, yang dia usulkan sebanyak 265 orang, akan diangkat dari “dewan lokal ke dewan regional dan akhirnya ke parlemen. Pemilihan umum akan dibatasi untuk presiden dan dewan lokal.”

Dalam wawancara tersebut, Saied mengatakan, “era partai politik telah berakhir.” (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)