Pejabat HAM PBB Desak Myanmar Segera Selesaikan Kewarganegaraan Rohingya

New York, MINA – Seorang pejabat hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (10/7), mendesak Myanmar untuk mengambil “tindakan segera” terhadap kewarganegaraan Rohingya.

Berbicara pada sesi ke-41 dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Kate Gilmore, wakil komisaris tinggi HAM PBB, mengatakan, pemerintah Myanmar harus menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk kembalinya warga Rohingya.

“Kondisi yang kondusif untuk kembalinya pengungsi sama sekali belum ada dan implementasi program-program di bawah Nota Kesepahaman telah sangat dibatasi,” ujarnya seperti dilansir Daily Sabah.

Gilmore juga mengatakan lebih dari 730.000 orang Rohingya hidup dalam “kondisi kemanusiaan yang putus asa” di Bangladesh sebagai pengungsi. Ia menambahkan, “Situasi sekitar 126.000 orang Rohingya, sebagian besar pengungsi internal, yang tinggal di Rakhine pusat memiliki perhatian yang sama.”

Dia juga mendesak pemerintah Myanmar untuk “memastikan kejahatan berat yang telah dilakukan terhadap Rohingya, dan sekarang komunitas etnis Rakhine, diselidiki dengan baik, transparan, tidak memihak dan mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut diadili sesuai dengan aturan hukum.”

“Pemerintah Myanmar dapat dan harus mengambil langkah-langkah mendesak untuk membalikkan situasi ini dan untuk mengakhiri kewarganegaraan Rohingya. Mereka harus membangun proses yang kredibel untuk pengakuan status kewarganegaraan mereka dan kondisi yang kondusif untuk mengembalikan semua pengungsi dan pengungsi ke negara mereka, tempat asal sesuai dengan hukum internasional,” terangnya.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat akan serangan sejak belasan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penumpasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017, memperbesar jumlah orang yang dianiaya di menjadi lebih dari 1,1 juta orang.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara negara Myanmar, menurut sebuah laporan oleh Ontario International Development Agency (OIDA). (T/R11/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)