Pekan Kelima, Puluhan Ribu Warga Israel Demo Netanyahu

Tel Aviv, MINA – Hingga pekan kelima, puluhan ribu warga Israel, Sabtu(4/2), berdemonstrasi menentang rencana reformasi peradilan oleh pemerintah baru sayap kanan Benjamin Netanyahu, yang menurut para kritikus mengancam pemeriksaan terhadap menteri oleh pengadilan termasuk terhadap Netanyahu yang dituduh korupsi.

Seperti dikutip dari Wafa, rencana reformasi tersebut telah menarik penentangan keras dari kelompok kiri, menimbulkan kekhawatiran  para pemimpin bisnis dan memperluas perpecahan politik yang sudah mendalam di masyarakat Israel.

Netanyahu meremehkan protes tersebut sebagai penolakan oleh lawan sayap kiri untuk menerima hasil pemilihan terakhir, yang menghasilkan salah satu pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel.

Para pengunjuk rasa mengatakan jika pemerintah melanjutkan rencana reformasi peradilan, ‘demokrasi Israel’ akan rusak yang akan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah atau undang-undang Knesset.

Pemimpin oposisi Yair Lapid bergabung dalam demonstrasi di Haifa, sementara mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz bergabung dalam protes di Yerusalem yang diduduki.

Bulan lalu, Yariv Levin, menteri kehakiman di pemerintahan sayap kanan Benjamin Netanyahu, mengumumkan rencana untuk menyerahkan lebih banyak kekuasaan kepada anggota parlemen dalam menunjuk hakim dan mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung.

Kalangan penentang percaya reformasi Levin akan melumpuhkan independensi peradilan, mendorong korupsi, mengatur kembali hak-hak minoritas dan membahayakan kredibilitas sistem pengadilan.

Di antara mereka yang menentang adalah Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung negara itu.

Gerakan Bendera Hitam anti-Netanyahu mengatakan awal bulan ini bahwa Netanyahu mendorong reformasi untuk menghindari dampak potensial dari persidangan korupsi yang sedang berlangsung terhadap dirinya, dengan mengatakan dia menghancurkan institusi demokrasi dengan merusak sistem peradilan dan berkampanye melawan Hakim Pengadilan Tinggi.

Sementara fihak Netanyahu mengatakan Mahkamah Agung terlalu berkuasa dan tidak mewakili rakyat pemi lih.(T/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)