Naypyidaw, 29 Rabi’ul Awwal 1438/29 Desember 2016 (MINA) – Seorang juru bicara Pemerintah Myanmar memperingatkan Malaysia tentang organisasi Muslim yang bermaksud mengirim armada bantuan makanan untuk Muslim Rohingya yang mengungsi akibat kekerasan di Negara Bagian Rakhine.
“Kami tidak memiliki informasi bahwa organisasi Islam Malaysia diminta atau meminta izin dari Kedutaan Myanmar di Malaysia atau dari Pemerintah Myanmar untuk melakukan hal ini,” kata Zaw Htay, Juru Bicara Kantor Presiden Myanmar.
“Jadi pertanyaan kami untuk organisasi Islam ini adalah ‘Apakah setiap organisasi bisa melakukan apa yang diinginkannya di wilayah negara lain tanpa izin resmi?’,” tanyanya, demikian Radio Free Asia memberitakan yang dikutip MINA.
Baca Juga: [POPULER MINA] Runtuhnya Bashar Assad dan Perebutan Wilayah Suriah oleh Israel
Zaw Htay membandingkan bahwa Pemerintah Malaysia atau pemerintah negara mana pun tidak akan menerima tindakan seperti itu.
Namun, Zaw Htay mengatakan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas operasi armada yang bernama “Food Flotilla to Myanmar” itu bisa mendapatkan izin untuk membantu ketika mereka tiba di Rakhine utara.
Zaw Htay juga memperingatkan bahwa Pemerintah Myanmar tidak akan menerima bantuan makanan apa pun jika armada memasuki perairan negara itu secara ilegal, dan tidak menutup kemungkinan akan ada serangan terhadap kapal.
Armada ini diharapkan akan memberikan hampir 200 ton beras, bantuan medis dan perlengkapan penting lainnya pada Muslim Rohingya yang banyak mengungsi.
Baca Juga: Wabah Kolera Landa Sudan Selatan, 60 Orang Tewas
Rencananya, armada yang diluncurkan oleh Majelis Perunding Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM), Kelab Putra 1 Malaysia dan koalisi ormas Islam Malaysia itu, dijadwalkan meninggalkan Pelabuhan Klang pada 10 Januari 2017 dan diperkirakan akan kembali sekitar dua pekan kemudian. (T/RI-1/P1)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Kedubes Turkiye di Damaskus Kembali Beroperasi setelah Jeda 12 Tahun