Pengadilan HAM Eropa: Hina Nabi Muhammad Bukan Kebebasan Berekspresi

Strasbourg, MINA – Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) di Strasbourg menyatakan tindakan menghina Nabi Muhammad tidak bisa berlindung di balik hak kebebasan berekspresi.

Putusan Pengadilan HAM Eropa yang dibuat oleh panel tujuh hakim ini dinyatakan ketika menyidangkan kasus seorang wanita Austria yang menghina Nabi Muhammad. Demikian Daily Sabah yang dikutip MINA, Sabtu (27/10).

Perempuan berusia 47 tahun yang disebut dengan inisial Nyonya S menyelenggarakan seminar pada 2009 dan menyebut pernikahan Nabi dengan Aisha yang masih di bawah umur.

“Mencemarkan nama baik Nabi melampaui batas-batas yang diizinkan dari perdebatan objektif, dapat menimbulkan prasangka dan membahayakan kerukunan agama,” bunyi putusan ECHR yang berbasis di Strasbourg, Perancis, itu.

Menurut pengadilan, tersangka tidak dapat berlindung di balik dalih kebebasan berekspresi. “Pernyataannya itu kemungkinan akan membangkitkan kemarahan yang dibenarkan dalam diri umat Islam,” tambah putusan pengadilan.

Pengadilan Austria pernah menghukumnya karena meremehkan doktrin agama pada tahun 2011 dan mendendanya 480 euro atau setara Rp8,3 juta.

“Nyonya S mengajukan banding tetapi Pengadilan Tinggi Wina menguatkan putusan (pengadilan) pada bulan Desember 2011, yang pada intinya menguatkan putusan temuan pengadilan yang lebih rendah sebelumnya. Permintaan untuk perpanjangan proses telah diberhentikan oleh Mahkamah Agung pada 11 Desember 2013,” bunyi putusan ECHR.

Pengadilan HAM Eropa mengatakan, “Pengadilan Austria telah mengkaji konteks yang lebih luas terkait pernyataan pemohon dan secara berhati-hati mengimbangi hak kebebasan berekspresi dengan hak serta perasaan pemeluk agama lain, yang harus dilindungi, serta menjaga kerukunan agama di Austria.”

Pengadilan Austria telah menarik perbedaan antara pedofilia dan pernikahan anak, yang juga merupakan praktik umum secara historis di keluarga penguasa Eropa.

Pemeluk Islam di Austria berjumlah sekitar 600.000 dari 8,8 juta jiwa penduduk negara itu.

Sekitar 50% warga Muslim di Austria berasal dari Turki atau Bosnia.

Islamofobia dilaporkan juga terjadi di Austria. Koalisi pemerintah, aliansi antara pemerintah konservatif dan sayap kanan, yang berkuasa setelah terjadi krisis imigran gelap di Eropa, berjanji untuk mencegah aliran imigran dan pengungsi.

Bulan April lalu, Kanselir Sebastian Kurz mengancam akan menutup salah satu masjid terbesar di Wina dan mendesak pemerintah kota memperketat subsidi untuk organisasi Muslim di kota itu. (T/R11/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)