Perdana Menteri Baru Slovenia Copot Bendera Palestina dari Gedung Pemerintah

Ljubljana, MINA – Janez Jansa memulai masa jabatan keempatnya sebagai perdana menteri Slovenia dengan memerintahkan penurunan bendera Palestina dari gedung pemerintahan utama di Ljubljana, tempat bendera itu berkibar selama dua tahun.

Langkah tersebut, yang dilakukan segera setelah ia menjabat pada Kamis (4/6), menandai perubahan haluan pro-Israel yang tajam di bawah seorang pemimpin yang sangat dekat dengan Presiden AS Donald Trump dan Israel. Middle Easr Eye melaporkan.

Dalam sebuah unggahan di X pada Jumat, Jansa mengatakan pemerintahnya akan mengejar apa yang disebutnya sebagai kebijakan luar negeri yang “bertanggung jawab” dan “berdasarkan fakta”, bahasa yang banyak ditafsirkan sebagai penolakan terselubung terhadap sikap anti-genosida Slovenia baru-baru ini dan komitmennya terhadap hukum internasional.

Jansa telah lama membela Israel. Ia menyebut pengakuan pendahulunya, Robert Golob, terhadap Palestina sebagai tindakan ilegal. Ia mendukung hak Israel untuk menyerang Gaza dan negara-negara lain di kawasan itu, dan berulang kali menyatakan: “Kami berdiri bersama Israel”.

Ia juga mengatakan Slovenia harus memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, sebuah langkah yang akan membuatnya tidak sejalan dengan konsensus internasional dan hukum yang menyatakan bahwa kota itu diduduki.

Israel dengan cepat menyambut perubahan tersebut.

Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar berterima kasih kepada Jansa dan mengatakan Israel akan membuka kedutaan di Ljubljana “tanpa penundaan”.

Golob, yang memimpin Slovenia selama empat tahun, berulang kali menuduh Israel melanggar hukum internasional dan melakukan tindakan genosida yang jelas di Gaza. Lebih dari 73.500 warga Palestina telah tewas di wilayah tersebut sejak Oktober 2023.

Pemerintahannya menjadikan Slovenia negara Uni Eropa pertama yang melarang semua perdagangan senjata dengan Israel.

“Orang-orang di Gaza meninggal karena bantuan kemanusiaan secara sistematis ditolak [kepada] mereka. Mereka meninggal di bawah reruntuhan, tanpa akses ke air minum, makanan, dan perawatan medis dasar,” kata Golob saat itu.

Slovenia juga mengakui Palestina sebagai negara pada Mei 2024, bersama Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, dan menjatuhkan sanksi kepada menteri-menteri sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, pada Juli 2025.

Slovenia juga memberlakukan larangan perjalanan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Golob mengatakan penurunan bendera itu adalah tindakan pertama pemerintah baru dan “mengungkapkan lebih dari seribu kata”, seperti yang dilaporkan oleh harian Slovenia, Dnevnik. Ia mengatakan bendera itu tidak hanya melambangkan Palestina, tetapi juga keadilan, martabat, belas kasih, kemanusiaan, dan perdamaian.

Ia menuduh pemerintah baru telah menempatkan Slovenia di “halaman sejarah yang memalukan”.

Jansa diperkirakan akan membatalkan beberapa kebijakan Golob, termasuk pengakuan Slovenia terhadap Palestina.

Mi’raj News Agency (MINA)