Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PM Malaysia: Masalahnya Bukan Pada Houthi, Tapi Agresi Israel Terhadap Gaza

Nur Hadis - Sabtu, 3 Februari 2024 - 20:43 WIB

Sabtu, 3 Februari 2024 - 20:43 WIB

6 Views

Kuala Lumpur, MINA – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengkonfirmasi kemarin bahwa ia berdiskusi dengan para pejabat Mesir tentang cara membawa bantuan ke Gaza melalui penyeberangan Rafah.

Ibrahim menekankan perlunya fokus pada tragedi kemanusiaan yang dialami warga Palestina di Jalur Gaza dan bukan pada hubungan dengan Hamas. Demikian dikutip dari Memo, Sabtu, (3/2).

Mengomentari serangan Houthi di Laut Merah, Ibrahim menambahkan dalam pernyataannya kepada Al Jazeera bahwa masalahnya tidak dimulai dengan operasi yang dilancarkan oleh kelompok Yaman melainkan dengan agresi pendudukan Israel terhadap Gaza.

Pejabat tinggi Malaysia tersebut menegaskan bahwa dinas keamanan di negaranya berada pada tingkat kewaspadaan tertinggi dalam mengantisipasi setiap operasi pembunuhan terhadap warga Palestina, dan menekankan bahwa negaranya tidak akan mentolerir segala upaya untuk membunuh warga Palestina di wilayahnya.

Baca Juga: Sandera Israel di Gaza Jadi Target Serangan Tel Aviv

Larang kapal Israel 

Pada Desember 2023, Malaysia mengumumkan dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri bahwa mereka melarang kapal berbendera Israel dan mencegah kapal yang menuju ke Israel memuat barang di pelabuhan-pelabuhan Malaysia.

Dijelaskan bahwa langkah-langkah ini dilakukan sebagai tanggapan atas tindakan pendudukan Israel yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan melanggar hukum internasional dengan terus melakukan pembantaian dan kekejaman terhadap warga Palestina.

Dalam pernyataan terakhirnya, Perdana Menteri Malaysia memuji gugatan Afrika Selatan terhadap pendudukan di Mahkamah Internasional (ICJ), dan membuktikan dukungan penuh negaranya terhadap langkah tersebut.

Baca Juga: Tentara Israel Hancurkan 25 km Jalan di Jenin

“Malaysia dengan tegas menegaskan posisinya dalam mendukung penuh upaya Afrika Selatan di Mahkamah Internasional untuk menentang tirani dan mendukung keadilan.”

Perdana Menteri Malaysia mengkritik negara-negara Barat karena mengabaikan dan terus diam mengenai kekejaman yang dilakukan oleh pendudukan Israel di Palestina sejak 7 Oktober 2023.

Ibrahim juga memposting pernyataan di X: “Negara-negara Barat terus menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan oleh pendudukan Israel, dan secara efektif terlibat dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berbahaya. Sampai saat ini, sejak tanggal 7 Oktober, pendudukan Israel telah membunuh 24.100 nyawa tak berdosa tanpa mendapat hukuman, bahkan ketika sebagian besar komunitas internasional dengan keras mengutuk tindakan keji dan genosida mereka.”

Pejabat Malaysia itu menambahkan: “Serangan pembantaian brutal terhadap warga Palestina yang tidak bersalah baru-baru ini hanyalah perpanjangan dari penindasan dan tirani yang telah berlangsung selama tujuh dekade, yang jelas-jelas merupakan perwujudan kebencian, rasa jijik dan antagonisme rezim Israel terhadap rakyat Palestina.”

Baca Juga: Aktivis Wanita Israel Lempari Ben Gvir dengan Pasir

Hal ini terjadi ketika Kementerian Kesehatan di Gaza mengumumkan bahwa jumlah korban perang Israel di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 27.019 syuhada Palestina dan 66.139 orang luka-luka sejak 7 Oktober 2023, sementara situs web tentara pendudukan Israel melaporkan bahwa lima tentara terluka dalam 24 jam terakhir. (T/B03/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Hamas: Penyiksaan di Penjara Israel Ekspresi Kebencian dan Kesadisan

Rekomendasi untuk Anda

Palestina
Internasional
Internasional
Palestina
Internasional
Pemandangan kerusakan setelah hujan lebat dan banjir melanda provinsi pelabuhan Hudaydah di Yaman terlihat di Hudaydah, Yaman pada 8 Agustus 2024 [Foto: Houthi Media Center]
Internasional
MINA Millenia
MINA Health
Asia
Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto (foto: Humas Kemenko Polhukam)
Indonesia