Presiden Dewan Majelis Transisi Sudan Akan Kunjungi AS

Khartoum, MINA: Untuk pertama kalinya setelah dilantik menjadi Ketua Majelis Transisi Sudan, pada Agustus 2019 lalu , Presiden Dewan Majelis Transisi Sudan Letnan Jendral Abdel Fattah al-Burhan, dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan resmi ke Amerika Serikat.

Hal tersebut  ia sampaikan, Ahad (2/2) setelah menerima undangan  resmi untuk mengunjungi Amerika Serikat dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo melalui pembicaraan telepon.

Dalam kunjungan itu akan dibahas hubungan bilateral terutama kerjasama ekonomi dan peningkatan kerjasama lainnya antar kedua negara. Demikian Kantor Berita Resmi Nasional Pemerintah Sudan, SUNA  yang dikutip MINA.

Pemerintahan transisi Sudan saat ini, sedang gencar-gencarnya melobi pihak luar terutama Amerika Serikat untuk mencabut secara keseluruhan sanksi ekonomi dan embargo perdagangan yang  dilakukan  AS kepada Sudan sejak tahun 1997.

Sebelumnya sudah ada pelonggaran. Pada Oktober 2017, Pemerintahan Presiden Donald Trump mencabut sebagian sanksi ekonomi dan embargo perdagangan.

Dewan Majelis Transisi Sudan sejak berdiri 21 Agustus 2019 dipimpin  Jendral  Abdul Fatah Burhan. Ia menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Tentara Sudan, di masa akhir pemerintahan  Omar Bashir.

Untuk menjalankan roda pemerintahan  yang terdiri dari 18 kementrian,  sebagai Perdana Menteri ditunjuk Dr.Abdalla Hamdok, yang berlatar belakang  ekonomi. Ia banyak meniti karir di organisasi-organisasi Internasional, terakhir  sebagai Deputi Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, yang berkantor di Addis Ababa, Ethopia.

Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada 17 Agustus 2019, di Kota Khartoum, antara pihak Militer dan Sipil, menyepakati pembentukan pemerintahan transisi yang beranggotakan 11 orang, terdiri dari lima orang dari kalangan militer, lima orang dari kalangan sipil serta satu orang yang disetujui kedua belah pihak ( Dewan Militer & Kelompok Oposisi)

Sedangkan terkait dengan pembagian kekuasan pada periode pemerintahan transisi akan berlangsung selama tiga tahun tiga bulan. Di mana selama 21 bulan pertama pemerintahan transisi akan dipimpin seorang jenderal.

Kemudian untuk 18 bulan berikutnya akan dipimpin dari tokoh sipil.

Tugas utama Pemerintahan Transisi Sudan saat ini, diantaranya menciptakan perdamaian, serta memelihara stabilitas negara. (L/B02/P1)