Doha, MINA – Qatar telah menyerukan agar fasilitas nuklir rezim Israel tunduk pada perlindungan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di tengah penolakan Tel Aviv terhadap peraturan nuklir internasional.
Tuntutan tersebut diajukan oleh Ketua Komite Nasional Larangan Senjata Qatar, Abdulaziz Salmeen al-Jabri pada konferensi umum tahunan IAEA, yang saat ini sedang berlangsung di Wina, kantor berita resmi Qatar (QNA) melaporkan, Jumat (29/9).
Jabri lebih lanjut menyerukan agar Israel bergabung dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Pejabat Qatar tersebut menjelaskan bahwa tuntutan tersebut sah dan telah dikonfirmasi oleh “resolusi legitimasi internasional [yang disahkan] setengah abad yang lalu,” menurut laporan QNA.
Baca Juga: ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Gallant
Ia menyebut beberapa resolusi tersebut sebagai “resolusi Majelis Umum PBB [yang telah disahkan] sejak tahun 1974, Resolusi Dewan Keamanan [PBB] 487 tahun 1981 dan 687 tahun 1991, berbagai resolusi IAEA, dan resolusi Konferensi Peninjauan Kembali Perjanjian Non-Proliferasi Timur Tengah pada tahun 1995.”
Pejabat tersebut mengingatkan, Israel yang mewajibkan semua fasilitas nuklirnya tunduk pada rezim perlindungan komprehensif IAEA dan aksesinya terhadap NPT “merupakan prasyarat untuk membangun zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah.”
Dia “menekankan bahwa menghadapi proliferasi nuklir di Timur Tengah adalah inti tugas yang diberikan kepada IAEA….”
Israel, yang menerapkan kebijakan ambiguitas yang disengaja mengenai senjata nuklirnya, diperkirakan memiliki 200 hingga 400 hulu ledak nuklir di gudang senjatanya, menjadikannya satu-satunya pemilik senjata non-konvensional di Asia Barat.
Baca Juga: Trump Disebut Menentang Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat
Namun, rezim tersebut menolak mengizinkan inspeksi terhadap fasilitas nuklir militernya atau menandatangani NPT. (T/RI-1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Syamsuri Firdaus Juara 1 MTQ Internasional di Kuwait
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur