RAHASIA FILIPINA JADI ANDALAN SERTIFIKASI HALAL DUNIA

Oleh: Haji Abdurrahman R.T. Linzag, Presiden Islamic Da’wah Council of the Philippines (IDCP)

Kaum Muslimin Filipina hanya 8.5% dari total populasi penduduk negara bekas jajahan Spanyol. Namun, meskipun minoritas Muslimin Filipino (sebutan khusus bangsa Filipina) sukses menjadi negara terpercaya dalam sertifikasi halal di dunia.

World Halal Council (WHC) mencatat bahwa sampai saat ini Filipina menjadi andalan sertifikasi produk pangan dan obat-obatan terutama untuk masuk pasar Timur Tengah.

Ada beberapa rahasia yang bukan rahasia lagi, karena semua komponen Muslim harus tahu. Itu semua semoga menjawab harapan kita untuk mengelola urusan halal ini dengan baik di negeri mayoritas muslim seperti Indonesia.

Pertama, dasar aqidah, ini yang pokok dalam melandasi perjuangan di lingkungan lembaga IDCP untuk memimpin kaum Muslimin Filipina dalam menjalankan syariat Islam urusan makanan halal.

Bahwa setiap Muslim hendaknya sadar betul tentang kewajiban memastikan kehalalan makanan minuman yang dikonsumsinya. Muslimin akan menjadi kuat bila tetap menjaga kehalalan makanannya.

Sebaliknya kehancuran iman dan akhlaq seseorang dimulai dari ketidakpedulian akan hal makanan halal ini.

Kedua, kesadaran yang dilandasi aqidah tentang makanan hal tersebut mendorong IDCP sebagai lembaga non-pemerintah (Non-Goverment Organisation) untuk menggulirkan perjuangan makanan halal ini sebagai gerakan bersama dari berbagai komponen ummat Islam Filipina.

Mustahil gerakan ini memberi pengaruh nyata apalagi di negeri mayoritas non-Muslim tanpa kebersamaan di tengah kaum muslimin sendiri.

Ketiga, di balik gerakan besar perjuangan makanan halal kaum muslimin Filipino oleh IDCP, ada kepemimpinan yang kuat (strong leadership) yang mengutamakan integritas dan komunikasi efektif dengan berbagai pihak. Presiden IDCP memimpin lobi-lobi strategis dan pendekatan persuasif kepada berbagai pihak. Kegigihan para pemimpin IDCP tersebut membawa IDCP lepas dari berbagai ujian sejak didirikan pada Januari 1982.

Sumber kegigihan itu diperoleh dari kesadaran tentang kewajiban para pemimpin Islam untuk menyelamatkan ummat dari potensi kehancuran akibat fitnah makanan.

Kegigihan tersebut membawa berkah tersendiri dengan makin banyaknya warga non-Muslim yang kembali menjadi pemeluk Islam. Bahkan dapat dikatakan IDCP awalnya adalah gerakan dakwah yang bertugas menyantuni para mualaf.

Saat tugas penyantunan mualaf itu dapat ditangani oleh berbagai lembaga dakwah yang lain. Para pemimpin IDCP mengarahkan perjuangannya kepada gerakan makanan halal. Alhasil IDCP tumbuh menjadi organisasi besar yang merupakan afiliasi dari 98 organisasi di seluruh Filipina.

Keempat, kegigihan kepemimpinan IDCP juga menghasilkan diperolehnya posisi legal formal yang kuat. Di awal pendiriannya para pemimpin IDCP memimpin perjuangan di jalur hukum dengan membawa isu halal ini sampai tingkat Mahkamah Agung (Supreme Court).

Kegigihan tersebut diganjar keputusan Mahkamah Agung Filipina bahwa urusan makanan halal bukan domain pemerintah melainkan murni pelaksanaan ajaran agama Islam dari para pemeluknya.

Filipina sebagaimana negara sekuler lainnya memisahkan urusan agama dengan urusan politik pemerintahan.

IDCP juga menjaga hubungan yang baik dengan pihak pemerintah Filipina bahkan memberi pengaruh pada munculnya perhatian khusus dari pihak pemerintah dengan dibentuknya berbagai unit yang mengkaji dan menangani urusan hal di berbagai kementrian di bawah Presiden Filipina. Tidak kurang disebutkan di sini kementerian yang memiliki unit khusus urusan halal itu adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan lainnya.

Kelima, semangat memberikan pelayanan prima kepada ummat. Motto pelayanan IDCP tertera di laman muka website IDCP “it is a pleasure to serve you” (kami melayani Anda).

Semangat ini mewarnai segenap kegiatan administrasi dan operasional IDCP terutama dalam proses sertifikasi produk halal. IDCP beroperasi layaknya perusahaan bisnis yang mengutamakan pelayanan prima. Semua prosedur dibuat mudah sehingga pelayanan cepat dengan biaya yang efisien.

IDCP tidak mengamalkan prinsip komersialisme dalam sertifikasi halal yang mengeruk keuntungan besar dengan membandrol tarif tinggi untuk proses sertifikasi. IDCP lebih mengedepankan terpenuhinya tuntutan syariah dalam proses produksi dari klien-klien IDCP.

Saat sebuah perusahaan mengajukan permohonan untuk sertifikasi halal atas produknya maka prosedurnya demikian mudah dengan mengisi form yang tersedia kemudian dijadwalkan untuk pemeriksaan di lapangan. Namun demikian tidak berarti bahwa IDCP dapat dibeli oleh perusahaan tertentu karena mengutamakan kemudahan. Sebab, hal-hal yang bersifat prinsipil tidak dapat diganggu gugat karena berkenaan dengan integritas pelaksanaan hukum syariah.

Keenam, sistem manajemen yang solid. Untuk mempertahankan kepercayaan ummat IDCP membangun dan menerapkan sistem manajemen yang solid untuk memastikan bahwa semua proses bisnisnya berjalan dengan optimal. IDCP mengembangkan berbagai prosedur pemeriksaan dan pengujian produk halal yang jelas, bertanggung jawab dan transparan.

Ketujuh, dukungan SDM yang berkualitas di semua lini dan tingkatan manajemen serta operasional. IDCP melibatkan banyak SDM yang bekerja dengan keras dalam pemeriksaan dan pengujian terkait sertifikasi halal.

Selain para pekerja dengan kompetensi tinggi untuk memeriksa dan menguji setiap proses produksi dari suatu jenis produk juga diterjunkan para pengawas (supervisor) untuk mengejar target selesai dengan cepat (sesuai prinsip pelayanan prima).

Untuk menjaga integritas para personil di lapangan maka IDCP memastikan mereka dibayar honorariumnya dengan layak dan tidak terbawa pengaruh di lapangan.

Ketujuh rahasia di balik kesuksesan IDCP beroperasi sebagai lembaga dakwah atau bahkan koordinator lembaga da’wah di Filipina rasanya dapat dicontoh oleh para pengelola urusan produk halal baik di tingkat pembuat kebijakan, regulator, pengawas sampai dengan operator dan pelaksana. (T/why/P4).

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)