New Delhi, MINA – Ratusan Muslimah turun ke jalan-jalan di ibu kota India, New Delhi, pada Selasa (17/3) memprotes undang-undang kewarganegaraan yang merugikan warga Muslim.
Para aktivis menuntut para menteri utama dari 29 negara bagian India untuk tidak menghubungkan sensus dengan National Population Register (NPR).
“Itu akan membuat banyak wanita tanpa kewarganegaraan, terlepas dari kasta dan komunitas, karena mayoritas dari mereka meninggalkan rumah mereka setelah menikah, tanpa dokumen,” seru pemrotes. Arab News melaporkan.
Humera Sayed (26), salah seorang peserta aksi damai mengatakan, dia tidak takut dengan wabah virus corona meskipun ada peringatan pemerintah untuk menghindari pertemuan publik.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Selamat dari Pemakzulan
“Bagi saya, virus corona tidak lebih berbahaya daripada Citizenship Amendment Act (CAA) dan National Register for Citizens (NRC) yang mengancam keberadaan komunitas Muslim di India,” seru Sayed, yang selalu ikut aksi di Shaheen Bagh, Delhi sejak pertengahan Desember.
“Jika pemerintah benar-benar peduli dengan keselamatan warga Muslim, lalu mengapa mereka gagal melindungi hidup mereka dalam gelombang kekerasan baru-baru ini di Delhi yang merenggut begitu banyak nyawa?” dia menambahkan.
Sejak Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi memberlakukan CAA pada Desember 2019, protes terhadap hukum telah berlangsung di seluruh negeri.
CAA memudahkan minoritas agama dari tiga negara tetangga, Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan, untuk memperoleh kewarganegaraan jika mereka memasuki India sebelum 2015, tetapi tidak termasuk Muslim.
Baca Juga: Jumat Pagi Sinagog Yahudi di Meulbourne Terbakar
Undang-undang kewarganegaraan yang baru juga memiliki ketentuan untuk menyiapkan NPR, di mana setiap orang India harus memberikan rincian leluhurnya selain memberikan informasi pribadi.
Aktivis menyatakan, NPR adalah pendahuluan dalam mengidentifikasi warga asli India.
Muslim di India khawatir NPR dan NRC akan membuat mereka tanpa kewarganegaraan jika mereka gagal memberikan dokumen kewarganegaraan, tetapi umat Hindu, misalnya, akan dilindungi di bawah CAA.
Pada hari Senin, pemerintah mengeluarkan peringatan yang meminta orang tidak membentuk pertemuan lebih dari 50 orang karena penyebaran virus corona.
Baca Juga: Taliban Larang Pendidikan Medis Bagi Perempuan, Dunia Mengecam
“Corona tidak menantang keberadaan kami, Anda dapat disembuhkan dari corona, tetapi undang-undang yang telah dibawa pemerintah mengancam keberadaan komunitas Muslim di India,” kata Zikra Mojibi, seorang mahasiswa pascasarjana pada protes di Delhi. (T/RS2/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: PBB akan Luncurkan Proyek Alternatif Pengganti Opium untuk Petani Afghanistan