Tel Aviv, MINA — Ribuan warga dari komunitas Yahudi ultra-Orthodox kembali turun ke jalan di Tel Aviv dan kota-kota lain memprotes kebijakan wajib militer yang akan diterapkan kepada kelompok mereka oleh pemerintah.
Demonstrasi itu terlihat dari foto-foto yang beredar memperlihatkan massa dengan pakaian tradisional berwarna gelap memenuhi area publik, sambil membawa spanduk dan menyuarakan penolakan terhadap rencana perekrutan militer yang selama ini dibebankan kepada mereka.
Aksi itu tidak hanya berlangsung damai, tetapi juga sempat menimbulkan ketegangan dengan aparat keamanan. Anadolu melaporkan, Senin (16/2).
Pengunjuk rasa ultra-Orthodox atau Haredim menolak keras kebijakan yang memaksa anak-anak muda dari komunitas mereka mengikuti wajib militer Israel, yang menurut mereka bertentangan dengan kehidupan religius dan studi Torah yang menjadi pilar utama komunitas tersebut selama puluhan tahun.
Baca Juga: Israel Culik 28 Warga Palestina di Tepi Barat, Termasuk Jurnalis Al Jazeera
Polisi Israel dilaporkan telah meningkatkan pengamanan di titik-titik keramaian dan menutup beberapa jalan utama untuk mengatur arus massa yang berkumpul.
Dalam beberapa kejadian, bentrokan antara demonstran dan aparat terjadi, terutama di sekitar kantor pendaftaran militer di kota-kota seperti Tel Hashomer.
Aksi protes ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas menolak kewajiban militer bagi Haredim, yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan intensif sejak keputusan Mahkamah Agung Israel yang memperluas kewajiban wajib militer terhadap kelompok tersebut.
Protes juga memicu kekhawatiran akan stabilitas politik dalam negeri, karena isu ini telah lama menjadi sumber ketegangan antara pemerintah dan partai-partai religius yang menjadi sekutunya di parlemen.
Baca Juga: Sedikitnya 234 Pemukim Israel Serbu Halaman Masjid Al-Aqsa
Dalam sejarah Israel, pria dan wanita umumnya wajib menjalani dinas militer saat mencapai usia tertentu, tetapi sejak berdirinya negara, komunitas ultra-Orthodox menikmati pengecualian yang memungkinkan mereka fokus pada studi agama.
Upaya pemerintah untuk menghapus pengecualian tersebut muncul di tengah kebutuhan militer yang meningkat akibat konflik yang luas di kawasan, termasuk perang berkepanjangan di Gaza, serta isu penurunan jumlah relawan sekuler dan kebutuhan personel militer yang besar. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Empat Warga Palestina Syahid dalam Pelanggaran Terbaru Israel di Gaza
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport