Sebagian Besar Cotabato Pilih Bergabung dengan Wilayah Otonomi Bangsamoro

sri astuti - Jumat, 15 Februari 2019 - 11:35 WIB

Jumat, 15 Februari 2019 - 11:35 WIB

5 Views

Cotabato, MINA – Menurut hasil resmi referendum kedua pada hari Kamis (14/2), 63 dari 67 desa di Cotabato Utara, memilih bergabung dengan wilayah otonomi yang baru dibentuk untuk Muslim di Filipina selatan.

Komisi Pemilihan Umum Filipina (COMELEC) mengumumkan, sementara ada 63 daerah pemukiman memilih untuk menjadi bagian dari Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM), sedangkan enam kota di Lanao del Norte memilih untuk tidak melakukannya, demikian Anadolu Agency melaporkan.

Fase kedua dari referendum tentang Hukum Organik Bangsamoro (BOL) pada 6 Februari mencakup enam kota, Tagoloan, Balo-i, Pantar, Munai, Nunungan dan Tangcal di barat laut Lanao del Norte serta 67 daerah perumahan di Cotabato Utara.

BOL tengara Filipina secara resmi diratifikasi pada 25 Januari, setelah hasil putaran pertama pemungutan suara pada 21 Januari, memberikan otonomi komprehensif kepada Muslim Moro.

Menurut hasil resmi, lebih dari 1,54 juta orang atau 85 persen pemilih mendukung BOL, sementara sekitar 190.000 menolak.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan kegembiraannya atas hasil tersebut.

“Saya senang BOL berhasil dan saya mengundang semua orang di sini, untuk bergabung dengan kami dalam pemerintahan,” kata Duterte seperti dikutip oleh situs berita Filipina Rappler.

“Menjadi bagian dari BOL. Anda bisa mengubur senjata Anda. Anda tidak akan membutuhkannya,” katanya.

Anggota pemerintah sementara yang akan memerintah BARMM selama tiga tahun, akan ditunjuk oleh Duterte dalam beberapa pekan mendatang.

Di bawah BOL, pengadilan hukum Islam akan didirikan di wilayah tersebut, dan pemerintah pusat Filipina akan mentransfer otoritas administratifnya di Mindanao ke pemerintah Bangsamoro.

Perairan di wilayah Bangsamoro, akan dikelola secara simultan oleh pemerintah nasional dan juga pemerintah Bangsamoro.

Pemerintah otonom juga akan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya energi.

Muslim akan bebas dalam urusan internal mereka, sementara mereka terikat dengan Filipina dalam kebijakan luar negeri, dengan beberapa fleksibilitas.

Selain itu, mantan pejuang Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan angkatan bersenjata resmi. (T/Ast/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)