Sri Lanka, MINA – Sri Lanka hari Jumat (13/1) mengumumkan akan memangkas kekuatan militernya dengan mengurangi jumlah tentara setelah negara Asia Selatan itu menyatakan bangkrut atas utang luar negerinya tahun lalu.
“Kekuatan militer dan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah dua sisi mata uang, yang tetap bersama, tetapi tidak pernah berbicara satu sama lain secara terbuka,” kata Premitha Bandara Thennakoon, Wakil Menteri Pertahanan negara itu, dalam sebuah pernyataan, Anadolu Agency melaporkan.
Mempertahankan rencana kementerian untuk mengurangi jumlah tentara menjadi 135.000 dari 200.783 saat ini pada tahun 2024, Thennakoon mengatakan: “Pengeluaran militer pada dasarnya adalah pengeluaran yang ditanggung negara, yang secara tidak langsung merangsang dan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dengan cara memastikan keamanan nasional dan manusia.”
“Itu telah diproyeksikan untuk mengukur kekuatan (militer) menjadi 100.000 pada tahun 2030,” kata pernyataan kementerian itu.
Baca Juga: Gunung Berapi Kanlaon di Filipina Meletus, 45.000 Warga Mengungsi
“Tujuan keseluruhan dari cetak biru strategis adalah untuk membicarakan kekuatan pertahanan yang sehat secara teknis dan taktis dan seimbang pada tahun 2030 untuk menghadapi tantangan keamanan yang akan datang setara dengan dimensi keamanan nasional negara itu,” kata Thennakoon.
Lumpuh oleh kekurangan cadangan devisa setelah runtuhnya ekonomi yang bergantung pada pariwisata, negara berpenduduk 22 juta jiwa itu gagal membayar semua utang luar negerinya tahun lalu.
Negara itu tidak mampu membayar makanan, bahan bakar, dan kebutuhan lainnya, dengan kekurangan bahan bakar yang menyebabkan pemadaman listrik setiap hari. Sekolah-sekolah ditutup dan pegawai pemerintah diminta untuk bekerja dari rumah.
Juli lalu, Ranil Wickremesinghe dilantik sebagai presiden baru negara yang bergulat dengan krisis keuangan terburuk. (T/R7/P1)
Baca Juga: Pengadilan Belanda Tolak Gugatan Penghentian Ekspor Senjata ke Israel
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Macron Resmi Tunjuk Francois Bayrou sebagai PM Prancis