Presiden Baru Sri Lanka Uraikan Rencana Reformasi Ekonomi dan Politik

Kolombo, MINA – Presiden baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe menguraikan rencana reformasi ekonomi dan politik di negaranya.

“Satu-satunya jalan keluar adalah negara harus bersatu dan menghadapi tantangan bersama menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam sejarah”,  kata Presiden Wickremesinghe, seperti dilaporkan Channel News Asia, Jumat (5/8).

Pemerintah baru memiliki tugas berat ketika mencoba merumuskan rencana reformasi untuk menghidupkan kembali ekonomi dan menstabilkan situasi politik.

Wickremesinghe (73), yang pernah enam kali menjabat sebagai perdana menteri Sri Lanka, naik ke kursi kepresidenan dengan suara mayoritas di parlemen, 21 Juli lalu, untuk menyelamatkan negara yang sedang dilanda kekacauan.

“Saya mengambil alih negara yang sedang dilanda bencana krisis ekonomi yang parah di satu sisi, oposisi publik yang masif di sisi lain,” ujarnya, saat bicara di Parlemen, Rabu (3/8).

“Saya memutuskan untuk menerima tantangan kritis ini, atas nama rakyat dan negara saya, berdasarkan prinsip bahwa adalah tugas saya untuk menyalakan satu lampu untuk negara daripada mengutuk kegelapan,” ujarnya.

Pemerintahannya baru mulai menguraikan rencana pemulihan bangsa, walaupun tidak ada solusi yang mudah , terutama mengatasi kekurangan bahan pokok dan restrukturisasi utang.

Seruan untuk reformasi politik dan mandat baru dari rakyat telah menambah tantangan yang dihadapi pemerintah baru.

Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang ini kekurangan cadangan devisa. Tidak ada cukup dolar untuk membayar impor penting.

Ekonomi lumpuh oleh utang besar dan inflasi yang meroket, yang melonjak ke rekor 60,8 persen pada Juli.

Biaya hidup melonjak di tengah kelangkaan bahan bakar, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Di SPBU, antrian biasanya membentang beberapa kilometer karena orang terkadang menunggu berhari-hari untuk mengisi tangki mereka.

Setiap hari, pemadaman listrik berlangsung berjam-jam di seluruh pulau karena bahan bakar yang terbatas mengganggu pembangkit listrik. (T/RS2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)