Srinagar, Kashmir, MINA – Ribuan orang telah ditahan aparatur Pemeritah India di wilayah Kashmir yang dikuasai India karena khawatir terjadinya kerusuhan sejak New Delhi melucuti status otonomi khusus wilayah itu dua pekan lalu.
Seorang hakim berbicara kepada pers dengan syarat jati dirinya tidak diungkapkan, setidaknya 4.000 orang ditangkap dan ditahan di bawah Undang-Undang Keamanan Publik (PSA).
Hukum kontroversial ini memungkinkan pihak berwenang untuk memenjarakan seseorang hingga dua tahun tanpa dakwaan atau proses di pengadilan.
“Sebagian besar dari mereka diterbangkan keluar dari Kashmir karena penjara di sini telah melebihi kapasitas,” kata hakim itu seperti dilansir Daily Sabah, Ahad (18/8).
Baca Juga: Demonstran Pro-Palestina di Kanada Bakar Patung Netanyahu
Ia menambahkan, ia telah menggunakan telepon satelit yang dialokasikan kepadanya untuk mengumpulkan angka-angka dari rekan-rekan di seluruh wilayah Himalaya itu di tengah pemadaman komunikasi yang diberlakukan oleh otoritas.
Sementara itu, pembatasan komunikasi terus berlangsung di banyak wilayah Kashmir yang dikelola India, meskipun Pemerintah India mengatakan secara bertahap memulihkan saluran telepon dan mengurangi pembatasan yang telah berlangsung selama hampir dua pekan.
Tentara pada Ahad (18/8) masih mengontrol jalan-jalan yang hampir sepi, hanya beberapa pejalan kaki yang keluar dari rumah mereka di Srinagar, kota utama di wilayah itu.
Pada Ahad, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menuntut agar pengamat PBB dikirim ke wilayah tersebut, tetapi Menteri Pertahanan India Rajnath Singh menolak gagasan itu.
Baca Juga: Kapal Wisata Mesir Tenggelam di Laut Merah, 17 Penumpang Hilang
Kashmir terbagi atas dua wilayah yang masing-masing dikuasai Pakistan dan India, tetapi keduanya mengklaim wilayah Himalaya sebagai miliknya secara keseluruhan. (T/R11/P)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Dokter Palestina Kumpulkan Dana untuk Pendidikan Kedokteran di Gaza
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur