Syarikat Islam Beri Pandangan Soal Konflik Sosial di Rempang

Jakarta, MINA – Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) memberikna pandangan atas peristiwa konflik sosial akibat pelaksanaan pembangunan dan investasi yang terjadi di Rempang dan berbagai daerah lainnya di Indonesia.

Presiden SI Hamdan Zoelva mengingatkan, dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui investasi, pemerintah harus tetap memperhatikan hak-hak rakyat, menghormati tradisi dan budaya lokal yang merupakan akar budaya nasional Indonesia.

Selain itu, pemerintah harus mengedapankan dialog, langkah persuasif dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah serta dampak pembangunan investasi, menjauhi tindakan represif dan kekerasan.

“Setiap kegiatan pembangunan dan investasi harus memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh rakyat Indonesia terutama rakyat yang terkena dampak langsung dari investasi di sekitar lokasi,” tegas Hamdan dalam keterangan tertulisnya diterima MINA, Selasa (26/9).

Presiden SI memberikan dukungan atas maksud baik pemerintah melaksanakan pembangunan yang dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Dia juga menyampaikan, SI mendukung langkah-langkah dialog yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat yang terkena dampak investasi yang dilakukan dengan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masin.

“Yaitu menghormati hak-hak rakyat yang selayaknya didapatkan dan kewajiban pemerintah untuk setiap saat mengayomi, melindungi dan menghormati hak dan martabat rakyat,” kata Hamdan.

SI juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjauhi sikap curiga yang berlebihan atas kegiatan pembangunan, membuka dialog dan masyawarah untuk menyelesaikan setiap masalah berdasarkan nilai-nilai adi luhung dan budaya bangsa yang kita miliki.

“Dalam rangka menciptakan suasana damai dan ketenangan masyarakat, agar menghindari konflik yang tidak perlu, tetap bersikap kritis, melakukan tabayun, check and recheck dan menyaring setiap informasi yang diterima melalui berbagai media informasi dan tidak terpengaruhi berita hoaks dan provokasi,” pungkasnya.

Hamdan menyatakan, Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam setelah mencermati dan menelaah secara seksama peristiwa aktual terkait sengketa lahan menyebabkan konflik yang terjadi di Rempang Kepualaun Riau tersebut.

Menurutnya, konflik yang terjadi telah menyentuh rasa kemanusiaan, keadilan sosial, dan sentimen kedaerahan yang dipandang dapat menciderai persatuan dan nasionalisme kebangsaan.

“Sebagai Kaum yang mewarisi nilai-nilai kepeloporan dalam membangun nasionalisme Indonesia, persatuan, dan kemerdekaan Indonesia hingga terbentuknya Negara Indonesia Merdeka, Syarikat Islam mengingatkan, pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa adalah sesuatu yang baik dalam rangka memajukan kesejahteraan umum,” kata hamdan.

Dia melanjutkan, sepanjang proses pembangunan itu tidak mengabaikan hak-hak dan martabat rakyat dan nilai-nilai keadaban berdasarkan Pancasila.

“Untuk itu, menjadi kewajiban pula bagi seluruh rakyat dan masyarakat untuk memberikan dukungan, kerjasama, dan gotong royong untuk mencapai tujuan tersebut,” ujar Hamdan.

DIa menambahkan, pembangunan melalui investasi baik investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta adalah salah satu ikhtiar untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu.

“Namun kegiatan investasi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, hak-hak asasi manusia, hak-hak warga negara, kedaulatan hukum, keutuhan dan kerukunan sosial serta persatuan Indonesia. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut haruslah dihindari, karena akan mencederai nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan,” pungkasnya.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)