Ankara, MINA – Turki mendesak para ketua bersama Grup Minsk memulai proses negosiasi yang berorientasi pada hasil yang bertujuan untuk solusi permanen konflik antara Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan, perlunya Grup Minsk mempertimbangkan pelanggaran gencatan senjata baru-baru ini oleh Armenia dan untuk melanjutkan pembicaraan sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Daily Sabah melaporkan, Selasa (27/10).
Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) Minsk Group, diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan AS, dibentuk pada tahun 1992 untuk menemukan solusi damai atas konflik tersebut. Namun hingga kini upaya mereka belum berhasil meredakan konflik.
Aksoy mencatat, Armenia telah melanggar tiga gencatan senjata, pada 10 Oktober, 18 Oktober dan terakhir 26 Oktober, setelah bentrokan meletus menyusul serangan Armenia di Azerbaijan.
Baca Juga: Gunung Berapi Kanlaon di Filipina Meletus, 45.000 Warga Mengungsi
Dia mengatakan, gencatan senjata terbaru memungkinkan pertukaran tawanan perang, tetapi dilanggar lagi “dalam beberapa menit” oleh Armenia, yang melanjutkan serangannya terhadap posisi Azerbaijan di wilayah tersebut.
Padahal sasaran garis depan dan sipil di wilayah dalam Azerbaijan jauh dari zona konflik
Pada Ahad (25/10), Departemen Luar Negeri AS mengatakan Wakil Menteri Luar Negeri Stephen Biegun bertemu dengan Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mnatsakanyan dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov.
Namun, Armenia mematahkan gencatan senjata hanya beberapa menit setelah seharusnya diberlakukan pada Senin, kata Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev.
Baca Juga: Pengadilan Belanda Tolak Gugatan Penghentian Ekspor Senjata ke Israel
Hubungan antara dua bekas republik Soviet Uni itu telah tegang sejak 1991, ketika militer Armenia menduduki Karabakh Atas, atau Nagorno-Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional, dan tujuh wilayah yang berdekatan.
Empat resolusi Dewan Keamanan PBB dan dua dari Majelis Umum PBB serta organisasi internasional menuntut “penarikan pasukan pendudukan secara lengkap dan tanpa syarat segera” dari wilayah Azerbaijan yang diduduki. (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Macron Resmi Tunjuk Francois Bayrou sebagai PM Prancis