Xinjiang: 40 Lebih Negara Desak China Izinkan HAM PBB Masuk ke Xinjiang

Jenewa, MINA – Lebih dari 40 negara mendesak China untuk mengizinkan Ketua Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachellet mengakses langsung ke wilayah barat Xinjiang.

Untuk menyelidiki laporan bahwa lebih dari satu juta sebagian besar etnis Muslim Uighur telah ditahan, beberapa mengalami penyiksaan atau kerja paksa.

“Kami sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang,” kata Duta Besar Kanada untuk PBB Leslie Norton membacakan pernyataan bersama lebih dari 40 negara, di Jenewa pada Selasa (23/6), demikian AlJazeera melaporkan.

Pernyataan itu antara lain didukung oleh Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Spanyol, dan Amerika Serikat.

Norton mengatakan, Beijing harus mengizinkan Ketua Dewan Hak Asasi PBB dan pengamat-pengamat independen lainnya mengakses langsung ke Xinjiang.

Pernyataan Bersama itu juga mendesak China mengakhiri penahanan sewenang-wenang terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya.

“Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan warga Uighur dan anggota minoritas lainnya serta pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur,” kata pernyataan bersama itu yang dibacakan Norton.

Pernyataan tersebut mengutip laporan penyiksaan, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka.

China membantah telah menganiaya warga Uighur, yang pernah menjadi mayoritas di tanah air leluhur mereka sampai gelombang etnis Han China mulai bermigrasi ke sana dengan dukungan negara.

Beijing telah membantah semua tuduhan pelecehan terhadap warga Uighur dan Muslim Turki lainnya dan mengatakan kamp-kamp itu adalah pusat pelatihan keterampilan kejuruan yang diperlukan untuk memerangi “ekstremisme agama”.

Bachelet mengatakan kepada Dewan HAM PBB pada Senin (21/6) bahwa dia berharap untuk menyetujui persyaratan kunjungan tahun ini ke China, termasuk Xinjiang, untuk memeriksa laporan pelanggaran serius terhadap Muslim Uighur.

Kantornya telah merundingkan akses masuk ke Xinjiang sejak September 2018.

“Pernyataan yang dinanti secara luas, yang telah direncanakan selama beberapa hari, mengirim pesan penting kepada pihak berwenang China bahwa mereka tidak berada di atas pengawasan internasiona,l” kata Agnes Callamard, kepala kelompok hak asasi Amnesty International.

“Tetapi kita sekarang harus bergerak dan mengambil tindakan nyata,” tambahnya. (T/R6/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)