19 Tahun Rekonsiliasi yang Tertunda: Dari Makkah hingga Beijing dan Kairo

Al-Quds, MINA – Sejak perpecahan internal Palestina menjadi kenyataan politik pada 2007, berbagai upaya untuk memperbaiki hubungan dan memulihkan persatuan nasional tidak pernah berhenti.

Namun, perjalanan panjang selama bertahun-tahun membuktikan bahwa jarak antara penandatanganan kesepakatan dan pelaksanaannya jauh lebih panjang daripada yang dapat ditempuh melalui pernyataan-pernyataan politik semata.

Dari Makkah hingga Sana’a, Kairo, Doha, dan Damaskus, kemudian Moskow, Istanbul, Aljazair, Alamein, dan Beijing, berbagai prakarsa, pertemuan, serta kesepakatan terus bermunculan.

Pemerintahan, kepemimpinan, dan situasi politik berubah, tetapi pokok-pokok pembahasannya tetap sama: pembentukan pemerintahan persatuan, penyelenggaraan pemilu, penyatuan lembaga dan aparat, serta pembangunan kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) berdasarkan prinsip kemitraan.

Namun, setiap tahap pada akhirnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan paling sulit. Siapa yang akan mengelola Gaza? Bagaimana aparat keamanan dapat disatukan? Bagaimana nasib para pegawai? Siapa yang memegang keputusan politik? Dan bagaimana PLO dapat dibentuk kembali agar mencakup kekuatan-kekuatan yang selama ini berada di luar organisasi tersebut?

Setelah perang pemusnahan Israel terhadap Jalur Gaza sejak Oktober 2023, persoalan rekonsiliasi tidak lagi terbatas pada mengakhiri perpecahan administratif dan politik. Persoalan ini langsung menjadi bagian dari pertanyaan mengenai “hari setelah perang”: siapa yang akan mengelola Gaza, bagaimana pembangunan kembali wilayah tersebut dilaksanakan, dan bagaimana Tepi Barat serta Jalur Gaza disatukan di bawah satu kepemimpinan politik dan kelembagaan?

Sebelum Perpecahan: Tanda Peringatan Dini

Kisah rekonsiliasi tidak dimulai setelah perpecahan terjadi. Sebelumnya, telah ada berbagai upaya untuk membentuk kerangka politik Palestina yang lebih inklusif.

Pada Maret 2005, Kairo menjadi tuan rumah dialog Palestina yang luas dan diikuti berbagai faksi serta kekuatan politik. Dialog tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai pengembangan PLO, penyelenggaraan pemilu, dan penguatan partisipasi politik.

Pada Mei 2006, muncul Dokumen Rekonsiliasi Nasional yang dirumuskan oleh para tahanan Palestina dari berbagai faksi. Dokumen tersebut menawarkan pandangan untuk mengatasi krisis internal dan membentuk pemerintahan persatuan nasional.

Namun, krisis politik setelah pemilihan legislatif pada awal 2006 dengan cepat berubah menjadi bentrokan keamanan. Situasi itu kemudian berkembang menjadi konfrontasi bersenjata di Jalur Gaza pada pertengahan 2007, yang memperkokoh perpecahan antara dua pemerintahan dan dua sistem kelembagaan di Tepi Barat serta Jalur Gaza.

Makkah: Kesepakatan di Tengah Tekanan Pertempuran Internal

Pada Februari 2007, Arab Saudi turun tangan untuk meredakan pertempuran internal yang semakin meningkat. Negara tersebut menjadi tuan rumah pertemuan antara Fatah dan Hamas di Kota Makkah.

Pada 8 Februari, kedua pihak menandatangani Kesepakatan Makkah. Kesepakatan itu menetapkan penghentian pertempuran, pencegahan pertumpahan darah rakyat Palestina, dan pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Kedua pihak juga berkomitmen melanjutkan dialog untuk menyelesaikan perselisihan.

Saat itu, kesepakatan tersebut tampak sebagai peluang untuk menyelamatkan kehidupan politik Palestina dari keterjerumusan ke dalam perpecahan. Namun, kesepakatan itu tidak bertahan lama menghadapi perselisihan politik dan keamanan.

Beberapa bulan kemudian, konfrontasi bersenjata meletus di Gaza dan secara resmi menandai dimulainya tahap baru perpecahan Palestina.

Sana’a: Upaya Pertama Setelah Perpecahan

Kedua pihak tidak menunggu terlalu lama untuk mencari jalan keluar. Pada Maret 2008, Sana’a, Yaman, menjadi tuan rumah pertemuan antara Fatah dan Hamas. Pertemuan tersebut menghasilkan deklarasi yang menyerukan dimulainya kembali dialog, pemulihan situasi seperti sebelum peristiwa Juni 2007, dan persiapan pemilu.

Namun, sejak awal kesepakatan itu telah menghadapi perbedaan penafsiran. Fatah memandang bahwa yang diperlukan adalah mengakhiri kendali Hamas atas Gaza. Sebaliknya, Hamas menolak memperlakukan prakarsa tersebut sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dialog dimulai. Akibatnya, Deklarasi Sana’a hanya menjadi dokumen tanpa pelaksanaan.

Kairo 2009: Dokumen Mesir

Setelah perang Israel terhadap Gaza pada akhir 2008 dan awal 2009, Mesir kembali tampil sebagai pemain utama dalam upaya rekonsiliasi.

Putaran dialog dimulai di Kairo dengan melibatkan berbagai faksi Palestina. Sejumlah komite dibentuk untuk membahas persoalan paling sensitif, yaitu pemerintahan, keamanan, pemilu, PLO, dan rekonsiliasi masyarakat.

Setelah berbulan-bulan pembahasan, Mesir mengajukan apa yang dikenal sebagai “Dokumen Mesir” dalam upaya menyusun rumusan kesepakatan akhir yang dapat diterima semua pihak.

Namun, perbedaan mengenai sejumlah ketentuan dokumen tersebut dan mekanisme pelaksanaannya menghalangi penandatanganan kesepakatan final. Rekonsiliasi pun kembali memasuki masa penantian.

Damaskus: Upaya yang Tidak Bertahan Lama

Pada 2010, sebagian proses dialog berpindah ke Damaskus, Suriah. Pertemuan antara Fatah dan Hamas digelar untuk membahas kelanjutan proses rekonsiliasi.

Namun, pertemuan tersebut tidak mampu mengatasi perbedaan mendasar. Persoalan pemilu, keamanan, pemerintahan, dan PLO tetap belum terselesaikan.

Karena tidak ada terobosan berarti, perpecahan terus bertahan hingga perubahan situasi regional pada tahun berikutnya membuka peluang baru bagi dialog.

Kairo 2011: Kesepakatan Paling Menonjol

Pada April 2011, rekonsiliasi tampak semakin dekat dibandingkan sebelumnya. Setelah serangkaian pertemuan intensif, Fatah, Hamas, dan berbagai faksi Palestina menandatangani Kesepakatan Rekonsiliasi Nasional di Kairo.

Kesepakatan tersebut memuat mekanisme untuk menangani persoalan politik, keamanan, pemilu, dan kemasyarakatan, serta membangun kembali PLO.

Kesepakatan itu mencakup pembentukan pemerintahan transisi dan persiapan pemilihan presiden serta legislatif. Selain itu, dibentuk sejumlah komite untuk menangani persoalan keamanan, rekonsiliasi masyarakat, dan pengaktifan kembali PLO.

Namun, kesepakatan tersebut segera menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya. Perselisihan mengenai pemerintahan, keamanan, dan pemilu kembali mencuat sehingga ketentuan-ketentuannya tidak diterapkan secara menyeluruh.

Doha 2012: Upaya Menyelamatkan Kesepakatan

Pada Februari 2012, Presiden Mahmoud Abbas dan Kepala Biro Politik Hamas Khaled Meshaal di Doha, Qatar, menandatangani Deklarasi Doha untuk mendorong pelaksanaan Kesepakatan Kairo.

Namun, perbedaan mengenai bentuk pemerintahan, siapa yang akan memimpinnya, dan kewenangannya kembali memunculkan kerumitan. Deklarasi tersebut tidak berkembang menjadi titik awal untuk mengakhiri perpecahan.

Sepanjang 2012 dan 2013, pertemuan di Kairo terus berlanjut untuk mencari mekanisme pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya. Pembahasan mencakup pembentukan pemerintahan, pemilu, dan pembangunan kembali PLO.

Namun, hal yang selalu kurang dari berbagai kesepahaman tersebut adalah kemampuan untuk beralih dari dokumen tertulis menuju pelaksanaan melalui lembaga-lembaga yang nyata.

Kesepakatan Al-Shati 2014: Pemerintahan Konsensus Tanpa Kewenangan Penuh

Pada April 2014, Fatah dan Hamas mencapai Kesepakatan Al-Shati di Jalur Gaza.

Kesepakatan tersebut menetapkan pembentukan pemerintahan konsensus nasional dalam beberapa minggu serta persiapan penyelenggaraan pemilu dalam waktu enam bulan, dengan berlandaskan Kesepakatan Kairo dan Deklarasi Doha.

Pada Juni, pemerintahan konsensus yang dipimpin Rami Hamdallah mengucapkan sumpah jabatan. Namun, pembentukan pemerintahan tidak berarti bahwa perpecahan telah berakhir.

Persoalan pegawai, keamanan, perlintasan perbatasan, dan administrasi tetap belum terselesaikan. Pemerintahan tersebut tidak mampu menjalankan kewenangannya secara penuh di Jalur Gaza.

Kemudian, perang Israel terhadap Gaza pada musim panas 2014 menambah lapisan kerumitan baru dalam situasi tersebut.

Doha 2016: Kembali pada Prinsip Kemitraan

Pada 2016, Qatar kembali bergerak dalam upaya rekonsiliasi dan menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin Fatah dan Hamas.

Pembahasan berfokus pada pembentukan pemerintahan persatuan nasional, penyelenggaraan pemilu umum, dan pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya.

Namun, perbedaan mengenai sifat pemerintahan, program politik, pemilu, dan persoalan keamanan menghalangi tercapainya kesepakatan final.

Kairo 2017: Kesepakatan Baru dan Ujian Pelaksanaan

Pada Oktober 2017, kedua pihak kembali ke Kairo, kali ini dengan keterlibatan langsung Mesir sebagai mediator.

Kesepakatan tersebut tercapai setelah Hamas mengumumkan pembubaran komite administratif yang mengelola urusan Jalur Gaza dan menyerukan agar pemerintahan konsensus mengambil alih tanggung jawabnya.

Kesepakatan itu menetapkan pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menjalankan tugasnya di Gaza, pengambilalihan pengelolaan perlintasan perbatasan, serta upaya menyelesaikan persoalan keamanan, administrasi, dan pegawai.

Namun, kesepakatan tersebut segera menghadapi perselisihan mengenai persenjataan faksi-faksi, kendali keamanan, pegawai, dan kewenangan pemerintah. Rekonsiliasi kembali terkatung-katung di antara hal-hal yang telah disepakati dan hal-hal yang benar-benar dapat dilaksanakan.

Moskow 2019: Dialog Semakin Luas

Pada Februari 2019, Moskow ikut terlibat dalam upaya rekonsiliasi Palestina dengan menjadi tuan rumah dialog yang diikuti berbagai kekuatan dan faksi Palestina.

Tujuannya adalah memperluas lingkup dialog dan tidak membatasi persoalan pengakhiran perpecahan hanya pada Fatah dan Hamas.

Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan pelaksanaan yang baru. Perbedaan politik dan organisasi tetap bertahan.

Istanbul 2020: Pemilu sebagai Jalan Baru

Ketika risiko penerapan rencana aneksasi Israel dan rencana Trump semakin meningkat, Fatah dan Hamas menunjukkan kedekatan yang cukup berarti sepanjang 2020.

Pada September, Istanbul menjadi tuan rumah pertemuan kedua pihak. Dalam pertemuan tersebut, muncul kesepahaman untuk menjadikan pemilu sebagai pintu masuk bagi penataan kembali sistem politik Palestina.

Pembahasan mencakup penyelenggaraan pemilu legislatif, kemudian pemilihan presiden, dan selanjutnya pemilihan Dewan Nasional Palestina.

Namun, proses tersebut tidak selesai. Pemilu legislatif yang dijadwalkan berlangsung pada 2021 ditunda, sehingga satu lagi kesempatan untuk mengakhiri perpecahan melalui kotak suara hilang.

Aljazair 2022: “Menyatukan Kembali”

Pada Oktober 2022, Aljazair menjadi tuan rumah dialog Palestina yang luas dan menghasilkan Deklarasi Aljazair.

Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional. Dokumen itu juga menyerukan penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan Dewan Nasional, serta penyatuan lembaga-lembaga Palestina.

Namun, deklarasi tersebut tidak berkembang menjadi mekanisme pelaksanaan yang mampu mengakhiri perpecahan.

Alamein 2023: Persatuan untuk Menghadapi Pendudukan

Pada Juli 2023, berbagai faksi Palestina berkumpul di Kota Alamein, Mesir, atas undangan Presiden Mahmoud Abbas.

Pertemuan itu membahas pengakhiran perpecahan dan pembentukan visi nasional untuk menghadapi pendudukan. Berbagai pihak menyerukan penataan kembali kehidupan politik Palestina dan penyatuan sikap politik.

Namun, perbedaan yang ada masih terlalu besar untuk diselesaikan melalui satu pertemuan. Persoalan pembangunan kembali PLO, program politik, dan pemilu tetap belum memperoleh penyelesaian final.

Perang Gaza: Rekonsiliasi Menghadapi Pertanyaan Baru

Pada 7 Oktober 2023, persoalan Palestina memasuki tahap yang sama sekali berbeda ketika perang Israel terhadap Jalur Gaza meletus.

Seiring berlanjutnya perang dan hancurnya sebagian besar wilayah Gaza, persoalan “hari setelah perang” muncul sebagai tema baru dalam konflik politik Palestina.

Pertanyaannya tidak lagi hanya: bagaimana Fatah dan Hamas mengakhiri perpecahan?

Pertanyaan baru yang muncul adalah: siapa yang akan mengelola Gaza setelah perang? Bagaimana pembangunan kembali akan dilaksanakan? Siapa yang akan memegang kendali keamanan? Dan bagaimana Gaza serta Tepi Barat dapat disatukan dalam satu sistem politik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong rekonsiliasi dari sekadar persoalan internal menjadi bagian dari perebutan masa depan seluruh sistem politik Palestina.

Beijing 2024: Kesepakatan yang Melibatkan 14 Faksi

Pada Juli 2024, China menjadi tuan rumah dialog Palestina yang melibatkan 14 faksi, termasuk Fatah dan Hamas.

Pada 23 Juli, berbagai faksi tersebut menandatangani Deklarasi Beijing untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan nasional.

Deklarasi tersebut menetapkan pembentukan pemerintahan konsensus nasional sementara berdasarkan kesepakatan antarfaksi, penyatuan lembaga-lembaga Palestina, upaya membangun kembali Gaza, dan persiapan pemilu.

Pentingnya Deklarasi Beijing terletak pada upayanya melampaui format bilateral Fatah-Hamas dan menempatkan rekonsiliasi dalam kerangka dialog Palestina yang lebih luas.

Namun, seperti kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, deklarasi tersebut tetap menghadapi ujian pelaksanaan.

2025: Dari Rekonsiliasi Menuju Pengelolaan Gaza

Ketika dampak perang terus berlangsung, persoalan pengelolaan Gaza semakin menonjol dalam komunikasi antara Fatah dan Hamas.

Pembahasan mencakup pembentukan komite yang terdiri atas tokoh-tokoh profesional dan independen untuk mengelola urusan sipil di wilayah tersebut, dengan tetap berada di bawah kerangka kepemimpinan resmi Palestina.

Pada tahap ini, perubahan sifat dialog mulai terlihat jelas.

Tujuan langsungnya tidak lagi sekadar membentuk pemerintahan persatuan. Pengelolaan Gaza, pembangunan kembali, dan penyatuan lembaga-lembaga menjadi bagian dari setiap rancangan rekonsiliasi yang baru.

2026: Ujian Paling Sulit

Memasuki 2026, pembahasan mengenai masa depan Gaza semakin luas. Persoalan rekonsiliasi berkelindan dengan pengaturan pengelolaan wilayah, pembangunan kembali, dan masa depan sistem politik Palestina.

Pada Januari, Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza mulai bekerja. Langkah ini mencerminkan pergeseran pembahasan dari tahap pernyataan dan kesepakatan menuju pencarian mekanisme praktis untuk mengelola wilayah tersebut pada tahap baru.

Pada saat yang sama, komunikasi Palestina dan Arab mengenai penyatuan kembali lembaga serta pengakhiran perpecahan terus berlanjut. Persoalan pemilu, PLO, dan kepemimpinan politik kembali menjadi pokok utama pembahasan.

Sepanjang 2026, Kairo menjadi lokasi putaran pertemuan dan komunikasi baru antarfaksi. Pada saat itu, rekonsiliasi telah berkaitan langsung dengan pengaturan pascaperang, masa depan pengelolaan Gaza, dan bentuk sistem politik Palestina.

Menjelang musim gugur 2026, seruan untuk mengadakan dialog Palestina yang lebih luas kembali mengemuka. Pembahasan mencakup persoalan yang lebih sensitif dibandingkan sebelumnya, di antaranya penyatuan lembaga, pemilu, pembangunan kembali PLO, masa depan persenjataan, dan kewenangan pengambilan keputusan politik.

Mengapa Rekonsiliasi Selalu Terhambat?

Selama 19 tahun, lokasi dialog berubah dan situasi berganti, tetapi persoalan-persoalan mendasar tetap bertahan.

Salah satunya adalah keamanan. Siapa yang mengendalikan aparat keamanan di Gaza dan Tepi Barat? Bagaimana aparat tersebut dapat digabungkan ke dalam satu lembaga?

Kemudian terdapat persoalan pegawai, yang menjadi salah satu masalah paling rumit setelah bertahun-tahun perpecahan melahirkan dua sistem administrasi dan keuangan yang saling berkaitan.

Persoalan berikutnya adalah pemilu. Berbagai faksi berulang kali menyepakati penyelenggaraannya, tetapi perbedaan politik, hukum, dan situasi di lapangan terus menghalangi pelaksanaan.

Sementara itu, PLO tetap menjadi salah satu persoalan paling sensitif. Hamas dan Jihad Islam menuntut pembangunan kembali organisasi tersebut dengan cara yang menjamin partisipasi seluruh kekuatan Palestina.

Setelah perang Gaza, muncul persoalan yang lebih rumit: siapa yang mengelola wilayah tersebut, di bawah kepemimpinan siapa, serta dalam kerangka politik dan keamanan seperti apa?

Rekonsiliasi: Banyak Kesepakatan, Sedikit Pelaksanaan

Penelusuran terhadap berbagai tahap rekonsiliasi Palestina menunjukkan bahwa persoalannya tidak pernah terletak pada kurangnya prakarsa. Dari Makkah hingga Kairo, dari Doha hingga Aljazair, serta dari Alamein hingga Beijing, berbagai rancangan telah disusun untuk mengakhiri perpecahan.

Namun, sebagian besar upaya tersebut terbentur ketika memasuki pertanyaan yang sebenarnya: bagaimana kesepakatan itu dilaksanakan?

Pada titik inilah kesepahaman mulai melemah karena persoalan paling sensitif tidak terselesaikan, mulai dari keamanan, pegawai, pemilu, PLO, kewenangan pemerintah, hingga persenjataan faksi-faksi.

Meskipun demikian, pilihan rekonsiliasi tidak pernah sepenuhnya hilang dari pertimbangan politik Palestina.

Setiap putaran dialog kembali menegaskan, dengan berbagai cara, bahwa perpecahan yang berkelanjutan melemahkan posisi Palestina, memperdalam pemisahan antara Gaza dan Tepi Barat, serta membuat sistem politik terus menghadapi krisis legitimasi dan keterwakilan.

Dari “Mengakhiri Perpecahan” Menuju “Membangun Kembali Sistem Politik”

Saat ini, rekonsiliasi Palestina tidak lagi sekadar persoalan antara Fatah dan Hamas. Perang di Gaza telah mengubah susunan persoalan dan membawa sejumlah isu ke meja dialog dengan tingkat urgensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum 2023.

Isu-isu tersebut mencakup pengelolaan Gaza, pembangunan kembali, persenjataan, keamanan, penyatuan lembaga, dan kepemimpinan politik.

Karena itu, setiap kesepakatan baru tidak boleh hanya mengulangi kesepakatan sebelumnya tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terus berulang sejak 2007.

Yang dibutuhkan bukanlah kesepakatan baru untuk menambah arsip rekonsiliasi, melainkan penerjemahan nyata ke dalam tindakan politik dan kelembagaan.

Proses itu harus mengakhiri pemerintahan ganda, menyatukan kembali Gaza dan Tepi Barat, membuka jalan bagi pemilu Palestina yang menyeluruh, membangun kembali PLO berdasarkan prinsip partisipasi, dan memberikan rakyat Palestina satu kepemimpinan nasional.

Semoga rekonsiliasi persatuan dan kesatuan internal Palestina segera dapat terwujud, sehingga segera diraih kemerdekaan Palestina. []

Sumber: Palinfo

Mi’raj News Agency (MINA)