400 Akademisi Yahudi Kecam Aneksasi Israel Sebagai Apartheid

Tel Aviv, MINA – Lebih dari 400 dari berbagai  penjuru dunia menandatangani pernyataan mengecam rencana aneksasi Israel atas bagian-bagian Tepi Barat sebagai “apartheid” dan mengatakan itu akan menjadi “kejahatan terhadap kemanusiaan” menurut hukum internasional.

Jerusalem Post pada Sabtu (13/6) menyebutkan pernyataan mereka, “Mewakili sudut pandang menentang kelanjutan pendudukan sedangkan pemerintah terpilih berencana menganeksasi bagian-bagian Tepi Barat, sehingga secara de jure menciptakan kondisi apartheid di Israel dan Palestina.”

Pernyataan melanjutkan, “Dalam kondisi ini, aneksasi wilayah Palestina akan memperkuat sistem anti-demokrasi dan diskriminasi sistemik terhadap penduduk Palestina.”

Pemerintah Israel berencana melakukan proses aneksasi bagian-bagian Tepi Barat pada 1 Juli, sebagaimana pernyataan berulang kali  Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pemerintahan Trump memberikan lampu hijau untuk aneksasi ketika merilis rencana perdamaian Timur Tengahnya tahun ini.

Kepemimpinan Palestina, yang memandang Tepi Barat sebagai wilayah negaranya, mengecam tindakan itu sebagai tindakan ilegal dan mematikan proses perdamaian di masa depan.

Pernyataan akademisi Yahudi itu ditandatangani sejumlah sarjana studi Yahudi liberal dan sayap kiri di seluruh Amerika Utara, Eropa dan Israel. Mereka termasuk para profesor terkemuka seperti Prof Hasia Diner (Universitas New York), Prof Steven Zipperstein (Stanford) dan Prof Susannah Heschel (Dartmouth), serta Rabi Abraham Joshua Heschel, salah satu rabi paling terkenal di abad ke-20.

“Kami ingin membentuk dialog di kampus-kampus membicarakan budaya di sekitar demokrasi,” kata Prof Zachary Braiterman, seorang guru besar studi Yahudi di Syracuse.

“Jika pemerintah di Israel memutuskan untuk mencaplok wilayah dan mengembangkan kantong-kantong wilayah Palestina yang terisolir tanpa memberi orang hak untuk memilih, sebagaimana para cendekiawan berkomitmen pada studi Yahudi dan studi Israel, kami tetap ingin berkomitmen pada demokrasi,” lanjutnya. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)