71 Lokasi Hunian Tetap di Aceh Siap Dibangun

Aceh, MINA – Percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas banjir bandang dan longsor di Aceh terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Mei 2026, sebanyak 71 lokasi dinyatakan siap dibangun dari total 108 titik yang diusulkan.

Program ini menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November 2025. Kesiapan lahan menjadi faktor utama agar pembangunan rumah bagi warga terdampak dapat segera direalisasikan.

Kepala Pos Komando Wilayah PRR Aceh, Safrizal ZA, mengatakan bahwa sebagian besar lokasi telah memenuhi syarat untuk memasuki tahap konstruksi.

“Kami melaporkan bahwa dari total 108 titik lokasi yang diusulkan, sebanyak 71 lokasi atau sekitar 65 persen sudah berstatus siap bangun,” ujarnya, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan, total kebutuhan hunian tetap mencapai 17.541 unit rumah bagi kepala keluarga terdampak. Adapun luas lahan yang disiapkan mencapai 491,06 hektare yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari lahan pemerintah, masyarakat, hingga hak guna usaha.

Beberapa daerah bahkan telah menuntaskan kesiapan lahannya secara penuh. Wilayah seperti Bener Meriah, Aceh Timur, dan Aceh Tengah tercatat memiliki sejumlah lokasi yang sudah clear dan siap dibangun.

Sementara itu, Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan jumlah lokasi siap bangun terbanyak, yakni 37 titik, meskipun daerah ini juga memiliki jumlah usulan terbesar dengan 9.965 keluarga terdampak.

Meski progres tergolong positif, masih terdapat sejumlah kendala di beberapa daerah. Saat ini, 34 lokasi berstatus “kuning” atau masih dalam proses negosiasi dan pengukuran lahan, serta tiga lokasi berstatus “merah” yang mengalami permasalahan lahan.

Safrizal menegaskan perlunya percepatan penyelesaian kendala tersebut, khususnya di daerah yang masih tertinggal.

“Saya mendorong dengan tegas kepada pemerintah daerah yang wilayahnya masih berstatus kuning, terutama Gayo Lues dengan 26 lokasi dan Subulussalam dengan empat lokasi, agar segera menuntaskan proses negosiasi lahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, kendala utama di beberapa wilayah seperti Gayo Lues adalah belum tersedianya biaya pembebasan lahan milik masyarakat. Selain itu, perhatian khusus juga diperlukan untuk tiga lokasi bermasalah di Aceh Tamiang agar tidak menghambat distribusi bantuan.

Menurutnya, percepatan pembangunan huntap bukan sekadar mengejar target, tetapi menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat terdampak bencana.

“Percepatan ini bukan sekadar mengejar target angka, tetapi soal memastikan warga terdampak bisa segera kembali memiliki rumah yang aman dan nyaman. Masalah pembebasan lahan jangan sampai menjadi penghambat hak masyarakat,” pungkasnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)