Abdalla Hamdok Kembali Diangkat Jadi PM Sudan

Foto: AA

Khortoum, MINA – Abdalla Hamdok kembali diangkat menjadi Perdana Menteri Sudan pada Ahad (21/11), setelah menandatangani perjanjian politik dengan militer.

Kesepakatan ditandatangani oleh Hamdok dan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kepala dewan militer dengan tujuan mengakhiri krisis yang mengancam akan merusak transisi politik Sudan, Anadolu Agency melaporkan.

Kesepakatan 14 poin itu, menetapkan deklarasi politik 2019 akan menjadi dasar untuk transisi di Sudan dan pemilihan akan diadakan pada 2023 sesuai jadwal. Ini juga mengatur perdana menteri untuk membentuk “Kabinet teknokrat”.

Kesepakatan juga menyerukan pembentukan semua lembaga transisi, termasuk dewan legislatif dan mahkamah konstitusi, serta penunjukkan jaksa agung dan hakim agung.

Berbicara pada upacara penandatanganan di Khartoum, Hamdok mengatakan, perjanjian politik akan memperbaiki jalan revolusi dan transisi politik di Sudan.

“Penandatanganan kerangka perjanjian politik ini akan membuka pintu untuk mengatasi semua masalah yang tertunda dari masa transisi selama dua tahun terakhir dan di bawah kemitraan ini kami telah berhasil mencapai banyak hal,” kata Hamdok.

“Kami telah membawa Sudan kembali ke komunitas internasional, mengangkat namanya dari daftar hitam teroris dan banyak prestasi lainnya. Namun, kami masih memiliki banyak tantangan ke depan, ”tambahnya.

Sedangkan Al-Burhan mengatakan, perjanjian itu adalah langkah pertama untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi transisi politik di Sudan.

Ia menambahkan, dialog akan diadakan dengan semua partai politik di Sudan, kecuali mantan partai yang berkuasa dari Presiden terguling Omar al-Bashir.

Sementara menjelang upacara penandatanganan, Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC), koalisi sipil utama Sudan yang telah berbagi kekuasaan dengan militer mengatakan tidak mengakui kesepakatan untuk mengembalikan Hamdok.

“Kami menegaskan posisi kami yang jelas dan diumumkan sebelumnya: tidak ada negosiasi, tidak ada kemitraan, dan tidak ada legitimasi untuk para putchist,” kata FFC dalam sebuah pernyataan.

Pada 25 Oktober, Kepala Dewan Militer Al-Burhan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan Dewan Kedaulatan transisi dan pemerintah di tengah protes serta tuduhan yang saling bersaing antara militer dan politisi di negara itu.

Al-Burhan berpendapat, tindakan itu dimaksudkan untuk melindungi negara dari bahaya yang akan segera terjadi dan menuduh mereka yang menolak langkahnya sebagai mengaduk kekacauan.

Sebelum pengambilalihan militer, pemerintahan Sudan dijalankan oleh dewan berdaulat pejabat militer dan sipil yang mengawasi masa transisi hingga pemilihan diadakan pada tahun 2023 sebagai bagian dari pakta pembagian kekuasaan antara militer dan FFC. (T/RE1/B04)

Mi’raj News Agency (MINA)