Agenda Anti-Muslim Partai BJP Modi di India

Oleh: Ali Farkhan Tsani, Redaktur Senior Kantor Berita MINA

Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di pemerintahan India semakin membuat khawatir umat Islam India.

Baru-baru ini ketika pekerjaan pembangunan Kuil Ram dimulai. Perdana Menteri Narendra  Modi sendiri mendatangi wilayah Ayodhya untuk menghadiri acara peletakan batu pertama, pada hari Rabu (5/8/2020).

Peletakan batu pertama itu sebagai tanda untuk memulai pembangunan sebuah kuil Hindu di kota utara Ayodhya.

Bukan soal kuilnya, tapi itu dibangun di atas situs Masjid Babri yang dihancurkan sejak 30 tahun lalu.

https://minanews.net/pm-modi-letakkan-pondasi-kuil-ram-di-situs-masjid-yang-dihancurkan/

Pembangunan kuil itu menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) India, pada 9 November 2019, yang telah memberikan kepemilikan situs keagamaan yang disengketakan, yaitu kompleks Masjid Babri di kota Ayodhya kepada umat Hindu dan selanjutnya akan dibangun sebuah kuil.

https://minanews.net/mahkamah-agung-india-putuskan-situs-masjid-babri-milik-hindu/

Al Jazeera menyebutkan, umat Muslim akan diberikan tanah seluas 2 hektare di lokasi alternatif di Ayodhya, di negara bagian Uttar Pradesh.

Panel lima hakim, dalam keputusan bulat atas situs Masjid Babri, meminta pemerintah untuk membentuk sebuah persekutuan yang akan membangun sebuah kuil untuk Dewa Ram.

Pendukung BJP, percaya bahwa Ram, dewa pejuang, lahir di lokasi Masjid Babri itu. Mereka mengatakan Kaisar Mughal pertama Babur membangun sebuah masjid di atas sebuah kuil di lokasi tersebut.

Sementara umat Muslim mengatakan, mereka telah menunaikan shalat di masjid itu selama beberapa abad lamanya.

Masjid berusia 460 tahun itu dihancurkan pada tahun 1992 oleh gerombolan Hindu yang memicu kekerasan agama nasional. Kerusuhan saat itu menewaskan sekitar 2.000 orang, kebanyakan   adalah Muslim.

Berbicara kepada orang-orang yang hadir pada kesempatan peletakan batu pertama kuil, PM Modi berkata, “Banyak orang berkorban untuk kuil Ram. Saya memberi penghormatan kepada mereka semua.” Seperti disebutkan Pakistan Today.

Dia lebih lanjut berkata, “Kerukunan sosial adalah prinsip inti dari pemerintahan Lord Ram. Pembangunan kuil Ram merupakan instrumen untuk mempersatukan negara. Lord Ram, dia tinggal di hati kita dan merupakan dasar budaya kita. Itu akan mengangkat ekonomi seluruh wilayah.”

Modi dikenal sebagai tipe orator yang ‘memikat hati’. Dia tahu betul apa yang harus dia bicarakan dan kapan harus berbicara. Namun ketika memberikan pernyataannya tentang pembangunan Kuil Ram, dia seolah lupa bahwa persidangan hukum dalam kasus pembongkaran Babri belum selesai.

Memicu Kekerasan Baru

Al Jazeera menyebutkan, pembangunan kuil telah mengungkit kembali hilangya nyawa dan harta benda dalam kekerasan nasional yang terjadi setelah penghancuran masjid, yang sering dijuluki bagian paling gelap di India modern.

Selain itu, tanggal yang dipilih untuk upacara ritual ini memiliki makna tersendiri. Yaitu bertepatan dengan peringatan pertama pencabutan status khusus Kashmir yang dikelola India, 5 Agustus.

Kashmir adalah satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di India yang telah menjadi ajang pertumpahan darah bersenjata selama lebih dari 30 tahun.

Menurut pengamat, aksi pemerintahan BJP ini akan memperlebar jarak antara dua komunitas mayoritas India, Hindu dan umat Islam.

Modi mengatakan bahwa partainya sedang mencoba untuk mempromosikan kerukunan komunal dan persaudaraan antaragama. Namun secara praktis sangat jelas bahwa partai politiknya sedang membangun Tembok Cina ketidakpercayaan antara Muslim dan Hindu.

Sayangnya, Muslim India tidak memberikan reaksi keras atas pembangunan Kuil Ram. Mereka  lebih memilih diam atas ketidakadilan ini sesuai tradisi. Jika Muslim di India bersemangat dalam kasus ini, situasinya bisa jauh berbeda.

Tampaknya umat Islam berada dalam keadaan ketakutan bahwa reaksi mereka akan menambah banyak kesengsaraan umat Muslim di egara mayoritas Hindu itu.

Ada sedikit yang mengungkapkan kritikannya atas masalah ini. Penulis lirik lagu-lagu Bollywood Hussain Haidry adalah salah satunya. Dalam pesannya baru-baru ini di halaman facebooknya, ia menyatakan ketidaksetujuannya yang kuat atas pembangunan kuil Ram di Ayodhya.

Dia berkata bahwa orang-orang progresif dari masyarakat India harus membentuk gerakan menentang pembangunan Kuil tersebut. Mengenai tanggal yang dipilih untuk upacara peletakan batu pertama tersebut, dia mengatakan bahwa ‘5 Agustus telah dipilih jauh sebelumnya untuk mempermalukan Kashmir’.

Pada 5 Agustus 2019, pemerintah India telah mencabut Pasal 370 dan membuka jalan bagi integrasi yang lebih besar antara Jammu dan Kashmir dengan Persatuan India.

Pemerhati Siddhartha Deb menulis dalam sebuah artikel dan mengatakan, “Sejak 5 Agustus merupakan peringatan satu tahun penangguhan sepihak BJP atas status khusus Kashmir. Sebuah langkah yang menyebabkan warga Kashmir dikenakan penangguhan semua kebebasan sipil.”

Menurutnya, ini pertanda pada masa yang akan datang, umat Islam di India menghadapi lebih banyak kekejaman serupa. Akan ada lebih banyak pembatasan pada Muslim, dan lebih banyak pembangunan kuil setelah menghancurkan berbagai masjid oleh ekstremis BJP.

Menurut laporan media setempat, BJP sedang berusaha untuk mendapatkan persetujuan pembongkaran lebih dari 3000 masjid termasuk Masjid Jamia Delhi.

Anggota parlemen Sakshi Maharaj menanggapinya, bahwa pembangunan tempat peribadahan bukanlah kejahatan. Semua tempat ibadah adalah suci, tetapi mengubah masjid menjadi kuil atau gereja menjadi biara Buddha dengan menggunakan kekerasan bagaimanapun juga merupakan kejahatan.

“Di mana pun di dunia, adalah tugas utama pemerintah untuk menyediakan keselamatan dan keamanan di semua tempat ibadah. Sudah menjadi tugas pemerintah.

Sentimen Minoritas

Prof Dr Nyla Ali Khan, guru besar di Rose State College Oklahoma, AS, memberikan pendapatnya soal komunalisasi politik Modi saat ini.

“Saya tidak pernah setuju dengan komunalisasi politik,” ujar cucu Sheikh Muhammad Abdullah (wafat 1982), pendiri Organisasi Konferensi Muslim Kashmir.

Dia berkeyakinan teguh bahwa setiap penduduk India harus diberikan rasa partisipasi dalam urusan bernegara,” ujar penulis buku Women and Violence in Kashmir Between Indian and Pakistan tersebut. Seperti disebutkan Kashmir Observer, Ahad (9/8/2020).

https://minanews.net/muslim-kashmir-bagian-tak-terpisahkan-dari-sejarah-asia-selatan/

Menurut pemerhati politik India kelahiran New Delhi itu, mengingat sejarah politik India yang kompleks, menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa minoritas di negara itu harus puas dengan hubungan mereka dengan pemerintah India.

Terlebih di negara yang memilih demokrasi, seperti India, memerlukan lebih dari sekadar menyelenggarakan pemilu setiap lima tahun. “Secara substansi, demokrasi adalah cara hidup dan cara berpikir,” ujarnya.

Dalam demokrasi, mayoritas akan menang, tetapi sama-sama berkewajiban menghormati dan membela kepentingan sah dan sentimen minoritas dan menghilangkan kekhawatiran mereka, lanjutnya.

“Ujian terbesar dari keberhasilan demokrasi terletak pada sejauh mana minoritasnya merasa aman. Dalam perspektif ini, demokrasi dan sekularisme di India akan tetap menjadi eksperimen yang gagal selama minoritas dimarjinalkan dan disiksa,” imbuhnya.

Ia menyayangkan, sejarah politik yang kompleks di anak benua India sengaja diabaikan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP).

“Penyimpangan besar ini justru menyebabkan berkembangnya chauvinisme nasional dan ekstremisme, dengan demikian melemahkan karakter sekuler konstitusi dan negara,” ujarnya. (A/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)