Bahrain Tarik Pulang Dubesnya Setelah Kedutaan di Baghdad Diserbu

Baghdad, MINA – Kementerian Luar Negeri Bahrain mengecam serangan demonstran Irak di kedutaan besarnya di Baghdad dan memanggil pulang duta besarnya untuk berkonsultasi.

“Kementerian Luar Negeri mengecam keras serangan terhadap kedubes Bahrain di Republik Irak yang bersaudara yang menyebabkan tindakan sabotase di kompleks kedutaan,” kata pernyataan itu.

Pernyataan itu menambahkan Kementerian telah memutuskan untuk memanggil pulang duta besarnya untuk Irak, Salah Ali al-Malki, untuk konsultasi. Demikian Daily Sabah melaporkan yang dikutip MINA, Jumat.

Mereka juga menunut tanggung jawab pemerintah Irak agar melindungi kedutaan Bahrain dan staf.

Puluhan demonstran Irak menyerbu ke taman kedutaan Bahrain di Baghdad Kamis (27/6) malam untuk memprotes konferensi yang disponsori AS tentang pembangunan ekonomi Palestina yang diadakan di Bahrain pekan ini, saksi mata mengatakan kepada dpa.

Para pemrotes berhasil memasuki taman kedutaan, yang terletak di lingkungan al-Mansour di sektor barat kota.

Video yang beredar di media sosial menunjukkan para pengunjuk rasa menghapus papan kedutaan. Mereka juga menurunkan bendera Bahrain dan mengibarkan bendera Palestina sebagai gantinya.

Pasukan keamanan bergegas ke tempat kejadian untuk membubarkan para demonstran dan kemudian mengerahkan keamanan di sekitar kedutaan, kata saksi mata.

Televisi Irak Al Sumaria mengutip Menteri Dalam Negeri Irak Yasin al-Yasiri yang mengatakan pasukan keamanan menangkap 54 demonstran.

Konferensi yang disponsori AS yang diadakan di Bahrain pada hari Rabu berfokus pada kebutuhan untuk investasi yang menghasilkan pekerjaan di Tepi Barat dan Gaza, serta tata pemerintahan dan akuntabilitas yang baik.

Pertemuan itu terjadi setelah Gedung Putih meluncurkan bagian ekonomi dari apa yang disebut “Kesepakatan Abad Ini,” inisiatif perdamaian Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu yang dipimpin oleh Jared Kushner, penasihat dan menantu Presiden Donald Trump.

Washington mengatakan rencana itu akan memberikan 50 miliar dolar dalam investasi selama 10 tahun bagi Palestina. Namun para kritikus menyebut rencana perdamaian itu telalu menekankan pada aspek ekonomi dan terlalu sedikit pada realitas politik yang telah membuat upaya mewujudkan kesepakatan damai begitu sulit dipahami. Kepemimpinan Palestina telah memboikot konferensi tersebut. (T/R11/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)