Undangan pada Israel Hadiri KTT Uni Afrika Dibatalkan

Addis Ababa, MINA – Undangan kepada Delegasi pendudukan Israel sebagai pengamat dari KTT Uni Afrika ke-36 di Addis Ababa, yang dimulai hari ini, Sabtu, (18/2) dibatalkan.

KTT berslogan “Mempercepat Implementasi Kawasan Perdagangan Bebas Benua Afrika.”

Laporan media TV Al-Mayadeen, mengutip sumber mengatakan, Komisi Uni Afrika membatalkan undangan yang sebelumnya dikirim ke Israel untuk menghadiri pembukaan KTT hari ini, setelah tekanan yang diberikan oleh Aljazair dan Afrika Selatan untuk mencegah pendudukan Israel menghadiri kegiatan apa pun di puncak acara KTT tersebut.

Sumber media Aljazair telah mengungkapkan, masalah pencabutan status anggota pengamat Uni Afrika dari Israel akan menjadi agenda KTT reguler Afrika.

Sumber menambahkan, “Entitas Zionis menekan negara-negara di benua coklat untuk menerimanya sebagai anggota pengamat Uni Afrika, selama sesi mendatang.”

Pada Juli 2021, Israel diberikan status pengamat di Uni Afrika. Ini mendapat kritik dari kedutaan besar Yordania, Kuwait, Qatar, Palestina dan Yaman, dan misi Liga Negara Arab dengan kedutaan Arab Afrika.

Pada awal Agustus lalu, Aljazair, Tunisia, Mesir, Libya dan Mauritania, selain Republik Komoro, secara resmi menolak penerimaan oleh Ketua Komisi Uni Afrika atas mandatnya untuk memasukan Israel sebagai anggota pengamat.

Akibatnya, Uni Afrika memutuskan dengan suara bulat, tahun lalu, untuk menangguhkan keputusan memberikan status pengamat kepada Israel dalam organisasi tersebut, dan membentuk sebuah komite yang terdiri dari 7 kepala negara, termasuk Presiden Aljazair Abdel madjid Tebboune, untuk mempelajari masalah tersebut.

Sejumlah tantangan dihadapi KTT Afrika, terutama mempertimbangkan keanggotaan Israel sebagai pengamat, dan arsip Bendungan Renaisans Etiopia Agung, serta keanggotaan negara-negara yang dibekukan, termasuk Sudan.

Pada KTT tersebut juga akan ada sesi tertutup untuk mengadopsi agenda, dan mendengar laporan tentang keadaan damai dan aman, Area Perdagangan Bebas Afrika, selain isu lain yang terkait dengan evaluasi rencana implementasi dekade pertama Visi Afrika 2063, dan reformasi Dewan Keamanan PBB.

Dalam pidatonya, Ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki, mengatakan, “hal yang diperlukan adalah mengaktifkan Area Perdagangan Bebas Afrika dengan cepat untuk memenuhi berbagai tantangan.”

Faki menambahkan, mitra benua menerapkan persyaratan yang ketat untuk membiayai berbagai proyek.”

Faki juga menyerukan perlunya reformasi pemerintahan global yang mengecualikan Afrika dari Dewan Keamanan, mencatat, beberapa tujuan yang diadopsi oleh benua belum tercapai karena kurangnya kemauan politik di antara beberapa pihak.

Ketua Komisi Uni Afrika memperingatkan perluasan terorisme di Mali, Burkina Faso dan Chad, menjelaskan perlunya solidaritas internasional dengan negara-negara yang terkena dampak.

Sementara itu, Perdana Menteri Ethiopia mengatakan dalam pidatonya,”Afrika harus ada perwakilan di Dewan Keamanan dengan setidaknya satu kursi tetap dan dua kursi tidak tetap.”

Pada gilirannya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, “Perang Rusia-Ukraina secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat Afrika yang menanggung tantangan terbesar,” katanya.

Guterres menganggap, Afrika membutuhkan pembiayaan internasional untuk meringankan beban utang yang dibebani dengannya.

Di sisi lain menyerukan kembalinya jalur demokrasi di Sudan, Mali dan Burkina Faso. (T/B03/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)