Dilanda Konflik, Pemerintah Myanmar Perintahkan Pembatasan Internet

MINA, Yangon – Pemerintah Myanmar memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk menutup layanan internet di Myanmar barat yang dilanda konflik.

Demikian ungkapan seorang operator terkemuka pada hari Sabtu lalu, di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah pasukan pemerintah memerangi pemberontak etnis.

Menurut The Irrawaddy yang dikutip MINA pada Senin (24/6), Kementerian Transportasi dan Komunikasi mengarahkan semua perusahaan telekomunikasi untuk “sementara” menangguhkan layanan internet di sembilan kota di Rakhine dan negara-negara tetangga Chin.

Hal tersebut mengacu pada “gangguan perdamaian dan penggunaan aktivitas internet untuk mengoordinasikan kegiatan ilegal”.

“Telenor Myanmar telah meminta klarifikasi lebih lanjut tentang alasan penutupan dan menekankan bahwa kebebasan berekspresi melalui akses ke layanan telekomunikasi harus dipertahankan untuk tujuan kemanusiaan,” kata kelompok itu.

Sedangkan pada konferensi pers pada hari Sabtu, seorang juru bicara militer mengatakan tentara tidak memiliki informasi tentang penutupan itu.

“Kami tidak melakukannya. Kami tidak tahu tentang itu,” kata Brigadir Jenderal Zaw Min Tun.

Penutupan itu mulai berlaku Jumat malam, kata pernyataan Telenor.

Seorang juru bicara untuk kementerian transportasi dan komunikasi menolak berkomentar, merujuk pertanyaan kepada juru bicara lain yang tidak menjawab panggilan telepon.

Negara bagian Rakhine menjadi perhatian global setelah sekitar 730.000 Muslim Rohingya menyeberang ke Bangladesh, melarikan diri dari penumpasan militer dalam menanggapi serangan militan pada 2017.

Simpatisan Amerika menyerukan agar perwira militer senior dituntut atas tuduhan pembunuhan massal, pemerkosaan geng dan pembakaran. Militer membantah melakukan kesalahan yang luas.

Baru-baru ini, warga sipil terperangkap dalam bentrokan antara militer dan Tentara Arakan di dekat lokasi pembangunan Rumah Sakit Indonesia yang berjarak sekitar satu kilometer di Mrauk U, Rakhine.

Sejak November, pertempuran telah menggusur puluhan ribu orang di sebagian besar Rakhine tengah dan utara dan sebagian dari negara tetangga Chin, menurut Kantor AS untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.

Sebagian besar wilayah ini terlarang bagi jurnalis dan sebagian besar lembaga kemanusiaan. Tun Ther Sein, seorang anggota parlemen daerah dari kota Mrauk-U, di Rakhine tengah, mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa koneksi internet lambat selama dua hari sebelum menghilang pada hari Jumat.

“Orang-orang dapat memberi tahu kami tentang apa yang terjadi di lapangan dan juga mengirim foto dengan bantuan internet. Sekarang sudah dimatikan,” katanya.(T/cha/B01/R01).

Mi’raj News Agency (MINA)

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.