Guru-Guru Palestina Bersumpah Akan Terus Mogok Usai Keputusan Pengadilan

Ramallah, MINA – Guru Palestina menuduh Otoritas Palestina (PA) “melancarkan perang pembalasan” terhadap mereka, saat mereka mengumumkan kelanjutan pemogokan umum yang telah berlangsung sejak awal Februari.

Pengumuman itu dibuat dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa (14/3/2023) oleh “Gerakan Guru Bersatu”, badan tidak resmi yang memimpin pemogokan. Pengumuman itu juga menuntut kenaikan gaji dan hak untuk perwakilan serikat independen, The New Arab melaporkan.

Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas putusan pengadilan administrasi Palestina yang melarang pemogokan dan memerintahkan guru untuk melanjutkan kelasnya.

Putusan itu dikeluarkan setelah pemerintah Palestina mengajukan “kasus mendesak” pada Senin malam ke pengadilan administrasi, menyusul pawai di Ramallah pada Senin yang diminta oleh gerakan guru, di mana ribuan guru ambil bagian.

Gerakan guru menyebut putusan pengadilan itu sebagai “pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi”. Mereka menambahkan bahwa nama-nama 123 guru yang disebutkan dalam putusan itu termasuk pensiunan guru dan lainnya yang tidak ikut serta dalam aksi mogok.

Gerakan tersebut menganggap putusan tersebut sebagai “tanda kebingungan” PA dan pengadilan tata usaha negara.

Putusan pengadilan dikritik oleh pengamat hak asasi manusia Asosiasi BAR Palestina, yang mengatakan pada Selasa bahwa putusan itu “tidak memiliki elemen penting dari pengadilan yang adil karena para guru tidak diberi hak untuk membela diri.”

Asosiasi itu juga menyebut putusan tersebut sebagai “pelanggaran berat hak asasi manusia dan hak fundamental untuk mogok.”

Tuntutan guru Palestina telah diartikulasikan sejak 2016 ketika PA mengakhiri pemogokan guru dengan menandatangani kesepakatan, yang konon membuat PLO secara resmi mengakui serikat guru yang tidak terpilih dan tidak memenuhi tuntutan pemogokan.

Guru yang mogok menanggapi dengan menambahkan permintaan baru untuk membentuk serikat independen mereka sendiri.

Pada tahun berikutnya, banyak pemimpin pemogokan dipaksa pensiun dini, yang digambarkan oleh beberapa kelompok hak asasi manusia sebagai bentuk hukuman. (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)