Guru-Guru Palestina Tuding Krisis Keuangan PA 'Dibuat-buat'

Ramallah, MINA – Gerakan independen guru Palestina, badan tidak resmi yang memimpin pemogokan umum oleh guru umum Palestina yang berlangsung sejak awal Februari, menyebut krisis keuangan Otoritas Palestina (PA) “dibuat-buat” dalam pernyataan pers pada Rabu (5/4).

Gerakan tersebut menyatakan bahwa pemogokan guru akan berlanjut sampai semua tuntutan dipenuhi, meski mereka menerima gaji penuh untuk bulan Maret yang pertama kalinya setelah lebih dari setahun. The New Arab melaporkan.

Pada Rabu, PA mengumumkan pembayaran gaji penuh semua pegawai negeri Palestina untuk pertama kalinya dalam 16 bulan. Pegawai negeri, termasuk guru, telah menerima gaji yang tidak lengkap, diduga karena PA sedang mengalami krisis keuangan, yang digambarkan sebagai “yang terburuk dalam sejarah PA”.

Namun, gerakan guru menganggap bahwa guru belum menerima gaji penuh. “Kami tidak dapat menerima pencatatan pembayaran gaji penuh pada slip gaji kami ketika kami hanya menerima 80% dari gaji kami selama berbulan-bulan, yang berarti salah satu dari dua hal,” kata pernyataan gerakan guru.

“Entah krisis keuangan itu dibuat-buat, dan kelanjutannya adalah permainan kotor, atau pemerintah menganggap bahwa kami telah menerima gaji kami dan ingin menetapkannya secara tertulis, yang akan memberi pemerintah kesempatan untuk memperbaiki gaji kami di 80%,” tambah pernyataan itu.

Pernyataan tersebut juga mengumumkan bahwa aksi mogok guru akan berlanjut sampai semua tuntutan dipenuhi, termasuk pembayaran kenaikan gaji 15%, yang telah disepakati dengan pemerintah setelah mogok kerja dua bulan tahun lalu, serta pengesahan badan independen serikat guru yang bebas dari pengaruh politik pada keanggotaannya.

Pekan lalu, Gerakan Independen Guru menolak inisiatif untuk menyelesaikan krisis yang diajukan oleh “Dewan Revolusi” Fatah, majelis umum faksi Palestina yang kepemimpinannya menjalankan PA.

Inisiatif tersebut mengusulkan pembayaran kenaikan 15% secara mencicil dan diskusi tentang reformasi serikat guru terkait PA untuk memungkinkan pemilihan bebas untuk kepemimpinannya. Inisiatif ini juga mengusulkan penarikan semua tindakan hukuman terhadap guru yang mogok, terutama pemotongan gaji.

Dalam hal ini, Gerakan Independen Guru mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa inisiatif perlu diubah untuk memenuhi tuntutan pemogokan, termasuk pembayaran segera dari kenaikan 15% dan pengesahan serikat guru baru yang independen. (T/RI-1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)