INDEF: LAJU UTANG SEMAKIN MENGKHAWATIRKAN

INDEF, hutang pemerintah tahun 2015 naik menjadi Rp 466,04 triliun. (Dok. gambar: Liputan6.com)" width="300" height="166" /> Menurut INDEF, hutang pemerintah tahun 2015 naik menjadi Rp 466,04 triliun. (Dok. gambar: Liputan6.com)

Jakarta, 19 Rabi’ul Awwal/30 Desember 2015 (MINA) – Sepanjang tahun 2015, atau setahun lebih agenda Nawacita dijalankan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), namun implementasinya yang terkait bidang ekonomi masih jauh dari harapan, demikian menurut Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Menurut Enny Sri Hartati, Direktur INDEF, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Bruto (GDP) besar. “Jadi, penerimaan ekspor yang 40 persen hanya untuk membiayai impor. Lalu bagaimana cara pemerintah untuk membayar utang negara,” katanya dalam diskusi akhir tahun tentang Bisnis, Ekonomi dan Politik” di kiantor INDEF, Rabu.

Per Januari sampai November 2015, katanya selanjutnya, utang pemerintah bertambah dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, utang pemerintah sebesar Rp 233,28 triliun (17,86 persen) sedangkan di tahun 2015 meningkat jadi Rp 466,04 triliun (9,82 persen).

“Yang harus diperhatikan adalah indikator utang. Apakah utang tersebut aman atau tidak, resikonya tinggi atau tidak. Ukuran yang sangat konkrit adalah bagaimana penerimaan kita. Kalau penerimaan tidak bisa mendongkrak perekonomian negara maka hati-hati dengan hutang,” kata Eny.

Ia memaparkan, memang, sejak 2012 Indonesia sudah mengalami defisit (pengeluaran lebih besar daripada pemasukan), salah satu penyebabnya adalah tingkat suku bunga yang tinggi.

Tidak hanya itu, dari sisi belanja misalnya, alih-alih mengalami perbaikan tapi justru sebaliknya. Di akhir Desember 2015 saja, masih tersisa hampir 300 triliun yang belum dibelanjakan oleh kas negara. Padahal 15 Desember sudah tutup.

“Logikanya, nambah utangnya rajin sekali tapi tidak bisa belanja,” ujar Enny saat ditemui Miraj Islamic News Agency (MINA) dalam diskusi tersebut.

Menurut INDEF terdapat sebelas poin penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi-JK terkait bidang ekonomi dan finansial. Yaitu laju utang, realisasi penerimaan pajak, realisasi rendah keuangan pemerintah daerah, penyertaan modal negara yang minim aksi nyata, paradoks suku bunga tinggi dan inflasi terkendali, bias arah nilai tukar rupiah, menyusutnya kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi, kinerja ekspor tidak, daya saing tidak bergerak, program sejuta rumah tanpa arah, serta ketimpangan terhadap kemiskinan dan pengangguran memburuk.

Ekonomi Syariah sebagai Alternatif

“Ekonomi syariah jauh lebih aman karena semuanya harus konkret atau nyata,”kata Enny saat dimintai tanggapannya tentang peluang ekonomi syariah pada tahun 2016.

Menurut peneliti di bidang ekonomi tersebut, di tengah fluktuasi dan ketidakpastian ekonomi, orang-orang akan cenderung mengambil langkah aman dan resiko kecil. Yang menarik adalah syariah tidak berdasarkan fluktuasi itu. Jadi bisa sebagai alternatif.

Saat ini, yang memiliki potensi dan akan dikembangkan adalah sektor-sektor yang berbasis sumber daya. “Kalau sektor yang berbasis sumber daya itu pembiayaannya melalui perbankan komersial, tidak banyak skema yang cocok. Misalnya, seperti pertanian dan perkebunan yang cocok adalah model-model syariah,” jelasnya. (L/M02/P2)

Miraj Islamic News Agency (MINA)