Kabinet Saudi Setujui Regulasi Baru Perdagangan Produk Minyak

Sidang Kabinet Arab Saudi, Selasa (17/10/2017). (SPA)

Riyadh, MINA- Kabinet Arab Saudi pada Selasa (17/10) menyetujui regulasi baru sistem perdagangan produk minyak bumi, Saudi Press Agency (SPA) melaporkan.

Menteri Kebudayaan dan Informasi Awwad Al-Awwad mengatakan, regulasi bertujuan untuk mengatur semua aspek aktivitas komersial yang terkait dengan produk minyak, termasuk penggunaan, penjualan, transportasi, penyimpanan, distribusi, impor dan ekspor.

“Harga minyak yang dipasarkan oleh pemerintah hanya bisa digunakan untuk bahan bakar, baik transportasi, manufaktur, atau industri, sesuai peraturan. Produk minyak yang akan digunakan sebagai bahan baku harus dibeli dengan harga internasional,” pernyataan kabinet.

Bea Cukai Saudi akan mengumpulkan selisih antara harga pemerintah dan internasional dari entitas ekspor, dan akan menyetorkan selisih jumlah tersebut ke kas negara.

Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi 

Raja Salman memimpin langsung sidang mingguan Kabinet di Istana Al-Yamamah, Riyadh.

Pada permulaan sesi, Raja Salman menyampaiikan hasil pembicaraan teleponnya dengan Presiden AS Donald Trump. Ia menegaskan kembali dukungan Kerajaan dan menyambut baik strategi yang diumumkan Presiden AS terhadap Iran.

Dia juga menjelaskan hasil pertemuannya dengan Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir Kuwait. Mereka meninjau kembali hubungan bilateral dan membahas perkembangan keseluruhan di wilayah tersebut.
Raja Salman juga berbicara melalui saluran telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi.

Selama pembicaraan telepon dengan Abadi, Raja Saudi menekankan dukungannya untuk kesatuan, keamanan dan stabilitas Irak, dan kepatuhan semua pihak terhadap konstitusi Irak untuk melayani kepentingan Irak dan rakyatnya.

Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah

Sidang Kabinet juga memutuskan, memberikan berwenang kepada menteri ekonomi dan perencanaan untuk membahas kerjasama ekonomi dengan pemerintah Korea Selatan.

Kabinet juga memberi wewenang kepada menteri energi, industri dan sumber daya mineral untuk mendiskusikan kerangka kerjasama dengan pemerintah Maroko dalam penggunaan energi nuklir untuk perdamaian. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon