Komisi X: Pendidikan Adalah Masa Depan Bangsa

Jakarta, MINA – Pendidikan adalah segalanya, karena masa depan bangsa sangat bergantung kepada sektor pendidikan. Kalau masa depan bangsa ingin maju dan baik, maka sektor pendidikannya harus dikelola secara serius.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi X DPR RI, Dedi Wahidi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Sekretaris Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Direktur Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/2).

“Pemerintah belum serius menangani masalah pendidikan. Kalau sekolah ingin bagus, maka ruangan belajarnya harus dipenuhi, jumlah gurunya juga harus terpenuhi,” kata Dedi sebagaimana laman Parlementaria yang dikutip MINA.Politisi F-PKB itu menambahkan, tahun ini guru yang akan pensiun sebanyak 250 ribu guru, dan jumlah kekurangan tenaga guru saat ini kurang lebih satu juta orang guru. Hal itu belum diurai untuk guru kelas berapa atau guru mata pelajaran apa.

“Didaerah masih sangat kekurangan jumlah guru, semua terfokus ingin mengajar di Jakarta, karena berharap akan tunjangannya yang lebih besar. Sampai ada tentara yang ikut mengajar demi memenuhi kebutuhan tenaga pengajar didaerah,” ujarnya.

Belum lagi, lanjutnta, masalah kekurangan ruang belajar, perpustakaan maupun ruang laboratorium. Masih banyak SMK yang belum mempunyai ruang praktek, dan persoalan banyaknya jumlah ruang belajar yang rusak.

“Kalau dahulu, sekolah swasta mendapat bantuan tenaga guru, tetapi sekarang bagaimana bisa membantu sekolah swasta, sementara di sekolah negeri saja masih kekurangan jumlah guru yang banyak sekali,” ucap politisi asal dapil Jabar itu.

Dedi memprediksi, Indonesia akan semakin jauh ketertinggalan dengan negara lain. Kalau pemerintah ingin menyusul ketertinggalan dari negara-negara tetangga, maka pemerintah harus bergerak lebih cepat dari negara lain.

“Oleh karena itu usul saya, segera lakukan rakor atau rakernas yang dibuka oleh Presiden dan dihadiri oleh para Menteri terkait, mengundang Gubernur, Bupati dan Walikota, dan mengundang Kepala Dinas di Provinsi, kabupaten/Kota khusus untuk membahas masalah pendidikan,” tegasnya. (R/R09/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)