Hamas Tolak Kemungkinan Penundaan Pemilu Legislatif Palestina

Gaza, MINA – Hamas menolak usulan bahwa pemilihan Dewan Legislatif Palestina yang akan datang bisa ditunda, dan menyerukan agar pemungutan suara digelar sesuai jadwal serta pengaturan dilakukan untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan adil.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem dalam pernyataan yang dikutip Kamis (10/9), menyatakan prihatin dengan pernyataan terbaru dari pejabat Otoritas Palestina yang memunculkan kemungkinan pemilu tidak digelar tepat waktu.

Qassem menyerukan kepatuhan pada jadwal pemilu yang telah diumumkan dan mengatakan pengaturan politik serta administratif yang diperlukan harus diselesaikan untuk memungkinkan pemungutan suara berlangsung.

Pernyataannya menyusul komentar pejabat senior Fatah, Jibril Rajoub, yang pekan ini mengatakan ia tidak yakin pemilu yang dijadwalkan pada 28 November akan berlangsung pada tanggal tersebut karena pengaturan politik dan konsensus yang diperlukan belum final.

Baca Juga: OCHA: Kondisi Jalur Gaza Terburuk, Ratusan Ribu Terancam Kelaparan

Qassem menuduh kepemimpinan Palestina menggunakan isu pemilu untuk kepentingan partisan, dengan argumen bahwa keputusan mengenai sistem politik Palestina tidak boleh tetap berada di bawah kendali satu faksi.

Ia juga mengkritik absennya pemilu untuk lembaga-lembaga politik utama Palestina yang berkepanjangan, menunjuk pada tidak adanya pemilu presiden dan legislatif selama bertahun-tahun, dan menyerukan partisipasi pemilu yang lebih luas dalam badan-badan perwakilan Palestina.

Qassem mendesak faksi-faksi Palestina untuk bekerja sama membangun jaminan bagi pemilu yang akan mencakup berbagai komponen sistem politik Palestina.

Perselisihan ini muncul di tengah perdebatan baru mengenai reformasi lembaga-lembaga Palestina dan penyelenggaraan pemilu setelah bertahun-tahun perpecahan politik antara Fatah dan Hamas.

Baca Juga: Kemenkes: Indonesia Tetap Aman, Waspadai Lonjakan COVID-19 di Luar Negeri

Pemilu legislatif Palestina terakhir digelar pada 2006, ketika Hamas memenangkan mayoritas kursi di Dewan Legislatif Palestina. Lembaga legislatif tersebut kemudian berhenti berfungsi secara efektif setelah perpecahan politik antara Hamas dan Fatah.

Pemilu legislatif dan presiden Palestina dijadwalkan lagi pada 2021 tetapi ditunda sebelum pemungutan suara berlangsung. Tidak ada pemilu umum Palestina berikutnya yang digelar. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Indonesia-Kanada Perkuat Kerja Sama Beasiswa di Universitas McGill