Komite Dukungan Jurnalis Serukan Solidaritas Terhadap Jurnalis yang Jadi Sasaran Serangan Pendudukan

Yerusalem, MINA – Komite Dukungan Jurnalis menyerukan kampanye terbesar di tingkat lokal, Arab, dan internasional untuk mengungkap praktik pendudukan terhadap jurnalis.

Komite dalam pernyataannya pada Peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Jurnalis Palestina, Selasa (26/9) juga menyerukan untuk memberikan dan memperkuat ketabahan jurnalis, memberikan mereka perlindungan selama liputan pers di lapangan, terutama karena mayoritas awak pers Palestina tidak memiliki alat pelindung diri yang paling dasar seperti rompi pelindung, helm, atau mobil lapis baja.

Dikutip dari Shehab News Agency, komite tersebut meminta komite nasional yang bertugas menindaklanjuti berkas Pengadilan Kriminal Internasional mengenai pelanggaran hak jurnalis oleh pendudukan untuk mengambil tindakan segera di lembaga-lembaga asing.

Ia mendesak para jurnalis, aktivis hak asasi manusia, dan aktivis media sosial untuk memantau dan mendokumentasikan semua pelanggaran dalam bentuk kata, gambar, dan video guna menyiapkan berkas yang komprehensif sehingga organisasi dan pusat yang membela kebebasan media dan organisasi hak asasi manusia dapat mengajukan pengaduan ke pengadilan internasional untuk mengadili penjahat pendudukan.

Dia menekankan, kejahatan yang dilakukan oleh pendudukan terhadap media memerlukan kerangka kerja yang menjaga kebebasan pers, media, penerbitan dan percetakan untuk mengadili pihak berwenang Israel, dan juga memerlukan penerapan Resolusi Dewan Keamanan PBB (No. 2222), yang menjamin perlindungan jurnalis.

Komite tersebut meminta lembaga-lembaga internasional dan hak asasi manusia untuk mendesak pembebasan jurnalis yang ditahan di penjara-penjara pendudukan, serta melakukan intervensi guna menghentikan kebijakan penangkapan dan penahanan jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik mereka.

“Konferensi peringatan ini menekankan pentingnya jurnalisme dan perannya dalam memajukan demokrasi dan hak asasi manusia serta mengungkap pelanggaran pendudukan, dan kami mendesak agar pekerjaan jurnalistik harus dilakukan dengan kebebasan penuh, dengan cara yang tidak bertentangan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan bahwa pemerintah pendudukan harus menghormati kewajibannya berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, juga menghormati kewajibannya berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat dan Protokol Lampiran, yang memberlakukan perlindungan khusus bagi jurnalis sebagai warga sipil,” demikian pernyataan itu.

Hal itu juga memperingatkan bahaya tekanan pemerintah pendudukan terhadap pengelolaan platform media sosial, untuk melawan konten Palestina dan melanggar aturan hukum internasional untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi, dengan menerapkan pembatasan yang tidak adil terhadap konten Palestina, yang digunakan sebagai tindakan yang tidak adil dan alat untuk memerangi narasi Palestina, sebagaimana dicatat dalam laporan Komite Dukungan Jurnalis (102) Kasus pelanggaran konten Palestina yang dilakukan oleh jurnalis, profesional media, dan situs berita mereka. (T/R12/P1)