Korea Selatan Protes Klaim Jepang atas Kepulauan Dokdo

Seoul, MINA – Pemerintah Korea Selatan melayangkan protes keras kepada Jepang setelah Tokyo kembali menegaskan klaim kedaulatannya atas gugusan pulau Dokdo dalam dokumen resmi pertahanan.

Seoul menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa Dokdo merupakan wilayah kedaulatan Korea Selatan berdasarkan sejarah, geografi, dan hukum internasional.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memanggil pejabat Kedutaan Besar Jepang di Seoul untuk menyampaikan nota protes resmi. Yonhap melaporkan, Selasa (4/8).

Selain itu, pemerintah juga meminta Tokyo segera menarik klaim tersebut dari dokumen pertahanannya karena dinilai dapat merusak hubungan bilateral dan mengganggu upaya memperkuat kerja sama kedua negara di tengah dinamika keamanan kawasan Asia Timur.

Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global

Sengketa atas Dokdo—yang disebut Takeshima oleh Jepang – telah berlangsung selama puluhan tahun. Gugusan pulau kecil yang berada di Laut Timur (Laut Jepang) itu saat ini berada di bawah administrasi Korea Selatan.

Namun, Jepang secara konsisten mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya dan kembali memasukkannya dalam Buku Putih Pertahanan tahun ini.

Perselisihan mengenai Dokdo bukan sekadar persoalan wilayah, tetapi juga berkaitan erat dengan sejarah kolonial Jepang di Semenanjung Korea pada 1910–1945.

Bagi masyarakat Korea Selatan, klaim Tokyo terhadap Dokdo kerap dipandang sebagai simbol belum tuntasnya penyelesaian persoalan sejarah masa penjajahan, sehingga setiap pernyataan resmi Jepang mengenai pulau tersebut hampir selalu memicu reaksi keras dari pemerintah maupun publik Korea Selatan.

Baca Juga: Inggris Ancam Usir 27 Diplomat Israel Gegara Konsulat Yerusalem

Meski hubungan Seoul dan Tokyo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan, terutama dalam kerja sama keamanan bersama Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman rudal dan nuklir Korea Utara, isu Dokdo tetap menjadi salah satu titik sensitif yang berulang kali memicu ketegangan diplomatik. []