Dhaka, MINA – Lembaga hak asasi manusia Fortify Rights mendesak Bangladesh untuk tidak memaksa pengungsi Muslim Rohingya pindah ke pulau terpencil di selatan Teluk Benggala.
“Pemerintah Bangladesh harus mencegah pemindahan pengungsi Rohingya secara paksa dan tidak sukarela dari kamp-kamp daratan ke pulau Bhasan Char yang terisolasi dan rawan banjir,” kata lembaga ini dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (1/2).
Otoritas Bangladesh pada Ahad (30/1) merelokasi 1.287 lebih banyak orang Rohingya dari kamp-kamp daratan ke pulau itu, menjadikan jumlah total orang tanpa kewarganegaraan di pemukiman itu hampir 21.000, menurut catatan resmi.
“Kesaksian dan video yang diperoleh Fortify Rights mengungkapkan pola pemindahan paksa dan tidak sukarela, termasuk pemisahan keluarga yang tidak perlu,” kata badan HAM tersebut.
Baca Juga: ICC Perintahkan Tangkap Netanyahu, Yordania: Siap Laksanakan
Pernyataan itu menambahkan, pemindahan pengungsi Rohingya ke Bhasan Char melanggar kesepakatan yang ditandatangani pada 9 Oktober 2021 oleh Bangladesh dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR).
“Pengungsi memiliki hak, dan pemerintah Bangladesh serta Badan Pengungsi PBB memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak itu dan mencegah pemindahan yang kejam dan paksa ke Bhasan Char,” kata Ismail Wolff, direktur regional Fortify Rights.
“Sangat kejam dan tidak manusiawi untuk memisahkan keluarga penyintas genosida ini,” tambahnya.
Sementara itu, Miah Md. Mainul Kabir, Direktur Jenderal yang mengurusi isu Myanmar di Kementerian Luar Negeri Bangladesh, mengatakan seluruh proses relokasi dilakukan secara sukarela.
Baca Juga: Iran dan Arab Saudi Tegaskan Komitmen Perkuat Hubungan di Bawah Mediasi Tiongkok
“Rohingya yang bersedia pindah ke pemukiman yang lebih baik di pulau itu telah direlokasi tanpa paksaan,” katanya.
Mengenai pernyataan Fortify Rights, dia mengatakan laporan itu “tidak berdasar” dan tidak ada kantor Bangladesh yang bersangkutan yang dihubungi sebelum menyiapkan laporan semacam itu.
“Bahkan di rombongan terbaru, ada tambahan 90 anggota Rohingya yang telah diizinkan mengunjungi pulau itu, dan mereka akan kembali ke kamp daratan jika merasa lebih aman,” tambahnya.
Kabir mengatakan bahwa dua kelompok Rohingya yang sebelumnya dipindahkan ke Bhasan Char baru-baru ini mengunjungi kerabat mereka di kamp-kamp daratan dan kembali sendiri ke Bhasan Char.
Baca Juga: Kemlu Yordania: Pengeboman Sekolah UNRWA Pelanggaran terhadap Hukum Internasional
“Kami telah mengembangkan lingkungan hidup yang lebih baik bagi Rohingya yang menghabiskan uang kami sendiri sampai pemulangan mereka yang damai dan bermartabat ke negara asal mereka,” tambahnya.
Hampir 1,2 juta orang Rohingya saat ini tinggal di 34 kamp pengungsi yang padat di distrik selatan Cox’s Bazar, Bangladesh. Sebagian besar dari mereka melarikan diri dari tindakan brutal militer di negara asal mereka, negara bagian Rakhine, Myanmar pada Agustus 2017.
Bangladesh telah membangun 1.400 rumah klaster besar dengan tinggi empat kali di di atas tanah dengan balok beton dan 120 tempat perlindungan siklon bertingkat di pulau itu. Setiap rumah klaster terdiri dari 16 kamar.
Bangladesh telah menghabiskan lebih dari USD350 juta dari sumber daya domestiknya buat mengembangkan proyek pemukiman di atas lahan seluas 13.000 hektar (5.261 hektar) untuk memukimkan kembali 100.000 Muslim Rohingya buat sementara.
Baca Juga: Parlemen Arab Minta Dunia Internasional Terus Beri Dukungan untuk Palestina
Menurut sumber resmi, pulau yang jadi tujuan relokasi terletak 50 kilometer (31 mil) di lepas pantai barat daya Bangladesh dan hampir 193 kilometer (120 mil) selatan ibu kota Dhaka. (T/RE1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Ribuan Warga Yordania Tolak Pembubaran UNRWA